Follow
Wijaya Karya dan Waskita Tak Ketinggalan Tagih Utang ke Pemerintah
Merdeka.com - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang konstruksi, di antaranya Wijaya Karya dan Waskita Karya. Dalam rapat tersebut, kedua perusahaan menagih utang ke pemerintah.
Direktur Utama PT Wijaya Karya, Agung Budi Waskito menagih dana talangan pembebasan lahan Tol Serang-Panimbang sebesar Rp59,9 miliar. Sebelumnya jumlah pembebasan lahan tersebut memakan dana sekitar Rp1,27 triliun.
"Kami hanya mengelola satu jalan Tol Serang Panimbang sampai dengan Juni 2020 total dana talangan tanah yang sudah kami keluarkan Rp1,27 triliun untuk pembebasan lahan proyek Tol Serang Panimbang," ujarnya dalam rapat di DPR Jakarta, Rabu (1/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Kapan Kemenkumham ikut dalam Temu Bisnis Tahap VI? Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (3/8/2023).
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa yang ikut dalam pertemuan Prabowo dan KWI? Menurut laporan Antara, Prabowo bersama Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo dan pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sepakat Pemilihan Umum 2024 harus berjalan jujur, adil, damai, dan rukun.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
Dia pun merinci jumlah dana pembebasan lahan yang telah cair atau dibayar pemerintah yakni Rp233,3 miliar pada tahun 2018, Rp802,8 miliar pada 2019, dan 2020 Rp174,6 miliar, sehingga masih kekurangan Rp59,9 miliar.
"Sampai dengan Juni kita masih terdapat kekurangan pengembalian dana Rp59,9 miliar kalau dibanding Hutama dan Waskita kami paling kecil," jelas Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono juga melaporkan hal yang sama. Waskita memiliki piutang dana talangan untuk pengadaan lahan tol sebesar Rp3,71 triliun.
"Outstanding dana talangan jalan tol Rp3,71 triliun di mana kepemilikan Waskita ada mayoritas BUJT Rp2,76 triliun dan minoritas Rp0,95 triliun," paparnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengalihan PMN ini dilakukan dalam proses restrukturisasi keuangan Waskita.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya keputusan tersebut akan berdampak positif dan signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita.
Baca Selengkapnya
Data OJK: Sisa Utang BUMN Karya ke Bank Himbara Tembus Rp78 Triliun
Baca Selengkapnya
Banyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca Selengkapnya
Proyek yang dikerjakan mulai dari pembangunan jalan hingga pembangunan gedung dan infrastruktur sumber daya air.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI, Andre Rosiade mengkritik, pembangunan kereta cepat yang membuat keuangan WIKA berdarah-darah.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN menargetkan proses tersebut bisa selesai pada awal tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi utang ini rangkaian proses restrukturisasi Waskita Karya secara menyeluruh.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya
Sejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca Selengkapnya