Wijaya Karya Dapat Dua Proyek Ibu Kota Baru, Termasuk Pembangunan Rusun untuk Pekerja
Merdeka.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA meraih dua proyek untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek tersebut yakni proyek Jalan Tol Kariangau - Simpang Tempadung dan hunian untuk pekerja.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang beberapa paket pekerjaan, di mana ada yang sudah tandatangan kontrak dan sebagian besar lainnya dalam proses lelang.
"Ada dua yang kita dapat dan sudah mulai kerjakan di sana, pertama adalah Jalan Tol dari Kariangau sampai dengan Simpang Tempadung, di mana pada hari ini telah diadakan pre construction meeting sehingga mulai pekan ini kita sudah memulai pelaksanaan untuk jalan tol tersebut," ujar Agung dalam Public Expose 2022 secara daring di Jakarta, Selasa (13/9).
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Siapa yang menandatangani PKS BPH Migas dan Sulut? Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Sulawesi Utara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
-
Siapa saja yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi? Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto.Lalu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Dimana PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
Selain itu, WIKA juga sudah ditunjuk dan mulai bekerja di IKN terkait proyek pembangunan hunian untuk pekerja, di mana WIKA melaksanakan pembangunan dengan menggunakan teknologi modular yang merupakan unggulan dari WIKA Gedung. Teknologi ini memungkinkan pembangunan dilakukan secara cepat dengan mutu dan estetika yang baik, dengan kecepatan yang cukup tinggi.
"Di luar itu kita sedang memproses beberapa tender yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, sehingga memang seperti sudah saya sampaikan target kita untuk di IKN cukup besar karena merupakan anggaran dari pemerintah yang merupakan prioritas bagi WIKA," kata Agung.
Doa mengatakan proyek IKN menjadi daya tarik bagi WIKA sebagai pelaku usaha konstruksi. Terkait dengan persiapan, lanjutnya, WIKA telah mempersiapkan diri sangat baik di IKN mulai dari kantor yang ada di Kalimantan Timur.
Kemudian WIKA juga mempunyai pengalaman dalam pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang kurang lebih 90 km, sehingga WIKA mengetahui persis kondisi yang ada di sekitar IKN.
Rencana dan Tahapan Pembangunan
Sebelumnya Kementerian PUPR memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket.
"Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri Basuki mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek yang dikerjakan mulai dari pembangunan jalan hingga pembangunan gedung dan infrastruktur sumber daya air.
Baca SelengkapnyaPerusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).
Baca SelengkapnyaHingga kini pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan gedung Kementerian Koordinator 6 yang dikerjakan Waskita telah mencapai di atas 90 persen.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDengan adanya keputusan tersebut akan berdampak positif dan signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita.
Baca SelengkapnyaWaskita turut mendukung pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi baik dari pemerintah itu sendiri dan juga swasta.
Baca SelengkapnyaProyek ini merupakan bagian dari Jalan Tol Balikpapan-IKN.
Baca SelengkapnyaLebih kurang 16.000 pekerja konstruksi diperkerjakan di komplek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaSebagai ganti dari ketiadaan warteg makanan bagi para pekerja proyek di IKN akan di masak dari dapur umum.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut lebih besar dari usulan awal Kementerian BUMN, senilai Rp10 T.
Baca Selengkapnya