Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

YLKI Catat Indeks Keberdayaan Konsumen RI Masih dalam Tahap Mampu

YLKI Catat Indeks Keberdayaan Konsumen RI Masih dalam Tahap Mampu Supermarket. REUTERS/Enny Nuraheni

Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mencatat hingga saat ini Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) masih berada di level 40,41. Artinya konsumen Indonesia masih berada di tahap mampu.

"Ini penting kalau kita bicara Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia (IKK), bahwa Indeks Keberdayaan Konsumen masih menengah lah ya, masih so so kalau di lihat skornya baru 41,40. Artinya skornya menunjukkan kita berada di mampu," kata dia dalam acara Talkshow Interaktif Membedah Pengaduan Konsumen 2020, Jumat (8/1).

Padahal, untuk mengangkat martabat konsumen Indonesia level mampu dinilai masih belum cukup. Mengingat level ini menggambarkan rendahnya partisipasi konsumen untuk melakukan komplain atas kerugian dari kegiatan perdagangan baik berupa produk ataupun jasa.

"Di atas mampu itu ada level kritis dan berdaya yang memiliki nilai skor yang lebih tinggi. Ini yang saya kira dengan kondisi yang seperti itu, kita masih kalah dibandingkan dengan (konsumen) negara maju," terangnya.

Oleh karena itu, YLKI mendorong pemerintah maupun pelaku usaha swasta untuk mampu memperbanyak dan mempermudah kanal layanan pengaduan bagi konsumen. "Karena kanal pengaduan yang sebanyak mungkin dan se informatif mungkin bisa akan di terima dengan baik oleh konsumen," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk meningkatkan martabat konsumen dan mendorong kualitas serta daya saing produk di Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2020 ke level 42 poin.

"Pada tahun 2020 ini kemendag menargetkan IKK meningkat setidaknya menjadi 42 poin," ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto peringatan puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2020 di Jakarta, Kamis (3/9).

Agus mengatakan, IKK merupakan dasar untuk menetapkan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan pasar. Sehingga penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan angka IKK.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Temuan Sri Mulyani soal Pelemahan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Kelas Menengah
Temuan Sri Mulyani soal Pelemahan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Kelas Menengah

Soal pergeseran kelas menengah, menurutnya pergeseran kelas itu tidak hanya terjadi pada satu kelompok.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini yang Bikin Pertumbuhan Indonesia Masih Bergerak Positif Meski Ekonomi Global Lesu
Ternyata Ini yang Bikin Pertumbuhan Indonesia Masih Bergerak Positif Meski Ekonomi Global Lesu

Sri Mulyani menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT

BPS mencatat jumlah kelas menengah pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta orang.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Masih Melambat, Namun Tetap Prospektif
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Masih Melambat, Namun Tetap Prospektif

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh sejumlah faktor.

Baca Selengkapnya
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik

Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Wamenperin: Serap 12,3 Juta Tenaga Kerja, IKM Wujudkan Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan
Wamenperin: Serap 12,3 Juta Tenaga Kerja, IKM Wujudkan Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan

Kemenperin mencatat industri tersebut mencakup 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia, menyerap 12,37 juta tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada

Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Indikator Ungkap Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Hasil Survei Indikator Ungkap Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok

Menurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.

Baca Selengkapnya
Survei BPS 2024: Indeks Literasi Keuangan 65,43 Persen dan Inklusi Keuangan 75,02 Persen
Survei BPS 2024: Indeks Literasi Keuangan 65,43 Persen dan Inklusi Keuangan 75,02 Persen

Sedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Baca Selengkapnya
Sektor Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat Mulai Pulih, Industri Konsumer Bakal Raup Cuan
Sektor Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat Mulai Pulih, Industri Konsumer Bakal Raup Cuan

Membaiknya daya beli masyarakat dipercaya akan menjadi stimulus bagi industri konsumer.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Kepercayaan pada Kinerja Presiden Jokowi Masih Tinggi Sebesar 72,9 Persen
Survei Indikator: Kepercayaan pada Kinerja Presiden Jokowi Masih Tinggi Sebesar 72,9 Persen

Sampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).

Baca Selengkapnya