YLKI: Dari 4.600 orang, 41 persen kecewa layanan transportasi online

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 41 persen konsumen transportasi online merasa dikecewakan. Hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengatur operasional transportasi ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam Focus Group Discussion (FGD) Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bertema Dampak Sharing Economy terhadap Sektor Pariwisata, Properti dan Perumahan.

"Dari 4.600 responden, 41 persen merasa dikecewakan dengan transportasi online. Meski kita sehari-hari pakai transportasi ini," ujar dia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/4).

Menurut Tulus, selain soal layanan, yang menjadi persoalan selanjutnya yaitu terkait penggunaan motor dan mobil pribadi sebagai transportasi umum. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sepeda motor sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai transportasi umum.

"Ini perdebatan apakah masuk transportasi umum atau tidak. Karena dalam UU dua kendaraan ini tidak masuk dalam angkutan umum," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, belakangan muncul masalah penetapan tarif untuk ojek online oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut Tulus, sepeda motor tidak masuk dalam transportasi umum, maka pemerintah tidak bisa mengintervensi soal tarif. ‎

"Jadi kalau mau intervensi pada tarif ini harus dibereskan dulu (aturannya). Jadi diserahkan saja pada pemainnya, yang penting tidak melanggar UU persaingan usaha. Tarif silahkan tentukan sendiri," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6