YLKI dukung BPOM cabut izin edar Viostin DS dan Ezyplex sebab mengandung DNA babi
Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mendukung langkah Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Badan POM) yang telah mencabut izin peredaran produk Viostin DS dan Enzyplex yang mengandung DNA babi. Kedua produk tersebut, secara resmi sudah ditarik peredarannya.
"Apa yang dilakukan Badan POM sudah seharusnya dilakukan bahkan mendorong agar tidak kejadian kembali. Pengawasan perlu dilakukan kembali agar tidak terus-terusan terjadi," katanya saat Konferensi Pers Badan POM RI, Jakarta Pusat, Senin, (5/2).
Tulus mengatakan, pengawasan pada house market harus terus ditingkatkan. Sebab, menurutnya ini akan menyangkut kepada hak konsumen. "Pada hal, hal-hal yang spesifik sudah ada di undang-undang namun masih terjadi pelanggaran. Harus diperkuat terus. Agar kewenangan ini harus diperkuat agar melindungi masyarakat Indonesia," Kata Tulus.
-
Bagaimana cara mencegah kejadian serupa? 'Jangan kasus seperti ini udah kejadian, terus selesai begitu saja. Harus ada langkah pencegahan untuk ke depannya,' tutup Sahroni.
-
Apa yang BPOM lakukan terkait BPA? BPOM sendiri memang telah mencoba untuk mengadopsi pelabelan bebas BPA atau Berpotensi Mengandung BPA pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bahaya BPA bagi kesehatan tubuh, terutama untuk wanita hamil dan bayi.
-
Bagaimana cara BPOM mengantisipasi bahaya BPA? “Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pastinya memahami rencana pelabelan ini dan kami berharap dukungan semua pemangku kepentingan“
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung melakukan pencegahan? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
Untuk itu, Tulus mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan komplain kepada produsen produk tersebut. Dengan begitu, nantinya masyarakat tidak lagi merasa dirugikan. "Harusnya difasilitasi untuk ganti rugi konsumen punya hak komplain kepada produsen untuk mengembalikan dan mendeteksi sejauh mana kerugian yang didapat," imbuhnya.
Seharusnya, dikatakan Tulus, kasus ini merupakan hukum pidana. Secara jelas dikatakannya, sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
"Sepanjang kasus ini terjadi kasus ini bukan perdata ini merupakan kasus pidana. Langkah hukum perlu juga bagaimana dibuktikan secara pidana pelanggaran undang undang adalah pelanggaran pidana agar tidak terulang kembali," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penegakan ketentuan izin edar bagi pelaku jastip kosmetik bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.
Baca SelengkapnyaDalam kasus camilan 'Hot Spicy Latiru' dan 'Latiao Stripes', belasan siswa keracunan.
Baca SelengkapnyaTemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju ditemukan bakteri E-Coli dari sampel PMT tersebut.
Baca SelengkapnyaKepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaYLKI pernah menemukan banyak produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia pada ritel besar.
Baca SelengkapnyaBenarkah filter rokok mengandung darah babi? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaApakah penarikan dua obat sirop di atas berkaitan dengan cemaran Etilen Glikol/Dietilen Glikol (EG/DEG)?
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ulang.
Baca SelengkapnyaDPR juga mengingatkan kepada produsen pangan agar terus menjaga keamanan dan kualitas mutu produknya.
Baca SelengkapnyaPenarikan ini usai BPOM menemukan kandungan natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada roti tersebut.
Baca SelengkapnyaPara pedagang hanya diedukasi dan diingatkan agar tak mengulangi perbuatanya.
Baca SelengkapnyaMengonsumsi makanan yang mengandung natrium dehidroasetat berlebihan bisa memicu kanker sampai gangguan ginjal.
Baca Selengkapnya