YLKI: Kantong Plastik Berbayar Tak Akan Efektif Kurangi Penggunaan
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai hari ini akan menerapkan kantong plastik belanja berbayar di sekitar 40.000 toko ritel. Harga yang akan dikenakan bervariasi mulai dari Rp 200 per lembar.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pengenaan kantong plastik berbayar Aprindo tidak akan efektif untuk mengurangi penggunaan kantong plastik oleh konsumen. Sebab, nominal Rp 200 per kantong tidak akan mengganggu daya beli konsumen.
"Sekalipun konsumen membeli dengan 5 sampai 10 kantong plastik saat belanja, konsumen hanya akan mengeluarkan Rp 1.000 sampai Rp 2.000. Sebuah angka nominal yang tidak signifikan," ujar Tulus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (1/3).
-
Mengapa penting untuk mengurangi konsumsi plastik? Meskipun efek buruk dari mikro dan nanoplastik masih dalam penelitian, namun temuan saat ini menunjukkan bahwa mereka dapat menyebabkan stres oksidatif, kelainan reproduksi, disfungsi gastrointestinal, dan peningkatan mortalitas.
-
Bagaimana KKP mendorong penerapan zero waste? Untuk itu, KKP memanfaatkan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) ke-10 yang berlangsung November nanti, menjadi moment mengkampanyekan zero waste produk perikanan.
-
Bagaimana cara mengurangi sampah plastik? 'Berbagai upaya mengurangi timbulan sampah harus dilakukan untuk menekan dampak lingkungan hidup baik limbah padat, cair maupun gas, terutama penyebab pencemaran udara dan krisis iklim',
-
Mengapa bingkai kardus bisa jadi solusi hemat? Selain bisa berkontribusi untuk mengolah sampah atau barang-barang bekas yang tidak terpakai, membuat bingkai dari kardus juga bisa jadi solusi bagi Anda yang ingin menghemat biaya pengeluaran untuk menghias rumah atau membelikan kado untuk seseorang.
Tulus mengatakan, seharusnya langkah Aprindo terkait pengenaan kantong plastik berbayar harus lebih progresif lagi, yakni menggunakan kantong plastik ber-SNI, sesuai rekomendasi oleh BSN dan KLHK, yaitu kantong plastik yang mudah terurai oleh lingkungan.
"Masifnya penggunaan kantong plastik memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah, pelaku usaha, produsen dan konsumen bersinergi untuk secara radikal mengurangi penggunaan kantong plastik," jelasnya.
Tulus melanjutkan, pengenaan kantong plastik berbayar sebaiknya tidak hanya menyasar retailer modern tetapi juga pasar tradisional. Selain itu, pembungkus plastik untuk kemasan makanan, minuman dan kosmetik juga harus diatur sebab merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan.
"Jadi, bukan hanya menyasar retailer modern saja, tetapi pasar-pasar tradisional, misalnya dimulai dari PD Pasar Jaya. Dan, terakhir, bukan hanya kantong plastik saja, tetapi pembungkus plastik untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik pun harus berbasis ramah lingkungan. Karena sampah pembungkusnya itulah sumber pencemaran lingkungan yang sejati," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen.
Baca SelengkapnyaHari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan omzet pedagang turun dampak daya beli rakyat.
Baca SelengkapnyaDia berharap Tabungan Perumahan Rakyat tersebut akan dikelola dengan baik sehingga mendorong perekonomian bangsa.
Baca SelengkapnyaPenggantian kemasan polos pada rokok bisa berdampak pada industri turunannya.
Baca SelengkapnyaPembelian beras di ritel modern kini dibatasi maksimal 15 kg per transaksi.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha ritel menolak wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau.
Baca SelengkapnyaTarget dari Kemenkes di tahun 2030 penurunan jumlah perokok mencapai 5,4 persen di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPeredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.
Baca SelengkapnyaKetua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.
Baca Selengkapnya