YLKI Sebut Pembatasan Konsumsi Solar Tak Berdampak Kurangi Polusi

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pembatasan konsumsi BBM subsidi solar tidak berpengaruh pada berkurangnya polusi. Menurutnya, pembatasan tersebut hanya menyulitkan dan membuat potensi crowded menjadi sangat besar.

"Oleh karena itu, jika konteksnya terkait polusi, sudah saatnya Pemerintah mewajibkan penggunaan BBM berkualitas tinggi, termasuk solar," kata Tulus dikutip Antara, Rabu (9/10).

Dia menilai, akan lebih adil kalau dilakukan penyesuaian harga solar karena hal itu lebih menjamin ketersediaan, dibandingkan melakukan pembatasan. Selain itu, sudah saatnya Pemerintah mulai menghitung harga BBM nasional, termasuk solar, terkait harga minyak mentah dunia.

Menurutnya, lebih baik barang ada walau harga naik, daripada harga tetap tetapi barang tidak ada. Sebab, dari sudut pandang konsumen, pembatasan penggunaan solar memang memiliki banyak kerugian di antaranya mengganggu distribusi pasokan logistik, yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga.

"Seharusnya harga BBM memang disesuaikan dengan harga keekonomian, kecuali untuk kelompok khusus, misalnya nelayan," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, peralihan penggunaan solar subsidi ke non subsidi, bisa menjadi solusi. Untuk itu, dia meminta Pemerintah kembali menggalakkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan solar non subsidi.

Peran pemerintah sangat penting karena banyak pengguna mobil pribadi seperti Pajero, Fortuner, dan bahkan Innova diesel, yang masih menggunakan solar subsidi. Menurut dia, banyak konsumen berpendapat mesin diesel lebih kuat dan bandel dibandingkan mesin non diesel, dalam artian bagi mereka tidak ada masalah ketika memakai BBM murah seperti solar subsidi.

Padahal dengan menggunakan solar non subsidi, biaya perawatan jauh lebih murah, usia mesin lebih awet, dan membuat mesin juga lebih lembut dan bertenaga.

"Dengan menggunakan Pertamina Dex dan Dexlite yang kadar sulfurnya lebih rendah, maka akan membuat mesin lebih awet dan meringankan biaya maintanance. Tidak menimbulkan polusi asap hitam, suara mesin lebih lembut dibandingkan memakai solar subsidi,” kata dia.

Menurutnya, pencabutan pembatasan penggunaan solar subsidi tersebut akan merugikan Pemerintah. Hal itu akan menyebabkan penggunaan solar subsidi menjadi tidak terkontrol, karena secara otomatis setiap orang bisa menggunakan solar subsidi tersebut.

"Bisa jebol dan otomatis beban APBN pasti meningkat," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mencabut pembatasan konsumsi solar subsidi untuk beberapa jenis kendaraan. Pencabutan ini diusulkan dalam rapat pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (27/9), untuk menjaga stabilitas di masyarakat.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, ‎penyaluran solar subsidi akan terus dilakukan. Dia optimis kuota solar cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun, meski BPH Migas memperkirakan habis pada November 2019.