Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

YLKI sebut penjualan BBM RON rendah permalukan pemerintah

YLKI sebut penjualan BBM RON rendah permalukan pemerintah Tulus Abadi. ©2017 Merdeka.com/Desi Aditia Ningrum

Merdeka.com - Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai dukungan atas pengoperasian SPBU yang menjual BBM oktan rendah RON 89 dapat mempermalukan pemerintah karena bertentangan dengan tren penggunaan energi ramah lingkungan.

"Negara lain berjibaku untuk lolos Euro3 dan Euro 4, sementara Indonesia belum lolos dengan Euro 2 karena melanggengkan BBM RON rendah," kata Tulus Abadi melalui rilisnya seperti dikutip Antara di Jakarta, Jumat (24/11).

Menurutnya, target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030 tidak akan tercapai jika Indonesia masih menggunakan jenis BBM tersebut. Menurutunya, hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan energi bersih serta energi baru dan terbarukan.

Orang lain juga bertanya?

"Bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah masih dominan. Dan mengapa pula Kementerian ESDM menyambut beroperasinya SPBU tersebut," imbuhnya.

Tulus mengatakan dukungan Pemerintah terhadap SPBU itu justru memunculkan berbagai anomali. Pertama, karena penjualan BBM oktan rendah tidak sesuai peta jalan (roadmap) yang seharusnya mengurangi konsumsi dan distribusi BBM beroktan rendah.

Bahkan, di negara tetangga, seperti Malaysia, menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Kalaupun RON yang dijual adalah 89, menurut Tulus, klaim tersebut harus diuji terlebih dahulu di laboratorium independen.

Anomali selanjutnya, SPBU itu menjual BBM oktan rendah di bawah harga pasar. Bisa saja hal tersebut merupakan teknik pemasaran untuk menggaet konsumen pada masa promosi. Kalau masa promosinya lewat, mereka bisa menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal.

Tulus menilai, SPBU tersebut sebaiknya beroperasi di daerah terpencil (remote), sejalan dengan kebijakan BBM Satu Harga. "Di daerah tersebut masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU," ujarnya.

Sebelumnya, Corporate Communication PT Vivo Energi Indonesia Maldi Aljufrie mengatakan pihaknya akan menjual bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan harga lebih murah dibandingkan dengan lokasi SPBU di kota-kota besar.

Jenis bahan bakar minyak yang akan dijual pada SPBU 3T adalah Revo 89, Revo 90 dan jenis Primus atau BBM untuk diesel dengan Ron 48 sampai Ron 49. Jenis BBM Revvo RON 89 hari ini dijual dengan harga Rp 6.100, RON 90 sebesar Rp 7.500 dan RON 92 sebesar Rp 8.250.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Baca Selengkapnya
BBM Pertamax Disubsidi, Bakal Dinikmati Orang Kaya?
BBM Pertamax Disubsidi, Bakal Dinikmati Orang Kaya?

Seharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Luncurkan BBM Rendah Sulfur, Pertalite dan Pertamax Dihapus?
Pemerintah Bakal Luncurkan BBM Rendah Sulfur, Pertalite dan Pertamax Dihapus?

Asap knalpot kendaraan selama ini ternyata penyumbang polusi paling tinggi di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pajak BBM di Jakarta Naik 10 Persen, Kementerian ESDM: SBPU Bisa Tutup
Pajak BBM di Jakarta Naik 10 Persen, Kementerian ESDM: SBPU Bisa Tutup

Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?

Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.

Baca Selengkapnya
Dirut Pertamina: BBM Pertalite Dihapus Tahun Depan
Dirut Pertamina: BBM Pertalite Dihapus Tahun Depan

Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite.

Baca Selengkapnya
Pertamina Dinilai Siap Salurkan BBM Rendah Sulfur, Kilang Balongan Produksi 900.000 Barel per Bulan
Pertamina Dinilai Siap Salurkan BBM Rendah Sulfur, Kilang Balongan Produksi 900.000 Barel per Bulan

BBM rendah sulfur yang selama ini diproduksi Pertamina, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mengandung BBM rendah sulfur dengan 50 ppm.

Baca Selengkapnya
Harga Minyak Dunia Meroket, Menteri Arifin Jawab Kemungkinan BBM Pertalite Naik
Harga Minyak Dunia Meroket, Menteri Arifin Jawab Kemungkinan BBM Pertalite Naik

Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Segera Berlakukan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi Udara di Jakarta
Pemerintah Diminta Segera Berlakukan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi Udara di Jakarta

Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Lagi Pertalite, Ini 3 Jenis BBM Dijual Pertamina di 2024
Tak Ada Lagi Pertalite, Ini 3 Jenis BBM Dijual Pertamina di 2024

Pertamina juga berencana untuk memasarkan produk Pertamax Green 95, campuran Pertamax (RON 92) dengan etanol 8 persen.

Baca Selengkapnya
Siasat Kilang Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG di Masa Transisi Energi
Siasat Kilang Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG di Masa Transisi Energi

Produk yang dihasilkan dari kilang sebagai bagian dari PSO juga dijaga tetap dapat terjangkau.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Setuju Harga BBM Non Subsidi Naik: Membebani APBN dan Cashflow Pertamina
Anggota DPR Setuju Harga BBM Non Subsidi Naik: Membebani APBN dan Cashflow Pertamina

Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Baca Selengkapnya