YLKI sebut PLN terancam dibeli asing saat tak lagi diberi subsidi

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai penerapan penyesuaian tarif (tarif adjustment) untuk pemakaian listrik 1.300 VA membuka peluang bagi asing untuk melakukan privatisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara keseluruhan. Sebab, tarif sesuai pasar dianggap sebagai peluang yang menarik bagi asing.

"Sewaktu-waktu jika tarif sudah otomatis bisa memungkinkan asing masuk dan membeli PLN. Mengapa? Karena tarifnya sudah menarik bagi asing dan sudah hukum ekonomi, ini yang berbahaya," kata Tulus dalam Diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/12).

Menurutnya, pihak asing tidak berminat untuk mengintervensi saat tarif listrik masih diatur oleh pemerintah. "Kalau sudah diberlakukan bahkan sampai ke 400-900 VA, maka perlahan-lahan asing akan masuk untuk membeli privatisasi PLN," imbuh Tulus.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah tetap mengontrol tarif listrik, termasuk memberikan subsidi kepada PLN.

Selain itu, dia juga mengusulkan PLN sebaiknya menerapkan tarif progresif. Di mana masyarakat hanya membayar tarif pemakaian per KwH, sehingga bisa dilakukan penghematan.

"Contoh di Afrika Selatan, pemerintah menggratiskan masyarakat miskin untuk listrik kalau pemakaian tidak lebih dari 30 KwH. Kalau lebih dari itu akan dikenakan tarif progresif. Ini tujuannya bagus agar konsumen tidak sembarang pakai listrik. Semua langkah itu rasional kalau ada penyeimbangnya," pungkasnya.