YLKI soal impor cangkul dari China: Itu tragis dan harus dihentikan!
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai impor cangkul yang dilakukan pemerintah bukan cara yang tepat untuk menekan peredaran cangkul ilegal. Dirinya justru mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri kecil menengah (IKM).
Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, impor cangkul dari China yang dilakukan pemerintah dinilai sebagai upaya menyedihkan yang perlu dihentikan. Menurutnya, hal itu dianggap tidak menghargai para produsen cangkul dalam negeri.
-
Kenapa YKMI boikot produk asing? Sesuai Amanat UUD 1945 Pengacara muslim, Ahmad Wakil Kamal, menyerukan bahwa tindakan YKMI dalam melakukan boikot tersebut sudah sesuai dengan hal yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu kemerdekaan merupakan hak segala bangsa sehingga seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
-
Kenapa impor tekstil dari China meningkat? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut perang dagang antara kedua negara itu menyebabkan over kapasitas dan over supply di China, yang justru malah membanjiri Indonesia.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Kenapa baju bekas impor dilarang? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Kenapa polisi China mengusur pedagang? Dia diberi imbauan agar tak berjualan di lokasi. Sebab, hal tersebut diungkap sang polisi dapat memicu kecelakaan bagi diri sendiri dan pengguna jalan raya lainnya. 'Anda tidak bisa berjualan semangka di sini. Ini bisa mengganggu lalu lintas,' terangnya.
-
Siapa yang mendorong boikot produk asing? Langkah-langkah YKMI ini luar biasa. Konstitusi juga sudah melindunginya seperti dalam amanat Pembukaan UUD secara tegas,' ucap dia dalam dialog publik yang bertema 'Ramadan Tanpa Dukungan Produk Genosida' pada Jum’at (15/3) sore.
"(Impor) Itu tragis. Itu harus dihentikan. Kita bisa memproduksi cangkul kok. Itu pelecehan terhadap petani kita dan juga produksi dalam negeri," ujarnya kepada merdeka.com di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/10).
"Apa yang ilegal? Justru seharusnya pemerintah memberdayakan industri kecil untuk membuat cangkul," tambahnya.
Dirinya menyebut jika pemerintah terlalu menggampangkan solusi permasalahan dengan impor. Padahal, kata Tulus, pemerintah sebenarnya bisa memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kualitasnya tidak kalah jauh dibanding harus melakukan impor yang tidak banyak memberi penerimaan bagi dalam negeri.
"Semua daerah pedesaan bisa membuat cangkul. Persoalannya pemerintah menggampangkan lalu impor. Justru pemerintah tidak melihat pemberdayaan UKM," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat mengimpor cangkul dari China. Cangkul impor ini masuk melalui Medan pada Agustus lalu.
Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Syailendra mengatakan, pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). kemendag telah memberi penunjukkan PT PII sebagai importir cangkul resmi.
"Agustus cangkul dari China sudah masuk, masuknya ke Medan. Kalau tidak salah kita dapat izin impor cangkul sampai Desember, sudah dapat izin kemendag," ucap Syailendra ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendag Zulkifli menegaskan ungkap kasus dari hasil pengawasan perdagangan ini demi menyelamatkan industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaDalam kasus camilan 'Hot Spicy Latiru' dan 'Latiao Stripes', belasan siswa keracunan.
Baca SelengkapnyaPengetatan impor juga dilakukan berbagai negara demi melindungi industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaDampak masuknya barang murah China membuat industri di sejumlah negara terancam kolaps.
Baca SelengkapnyaMendag Budi menyebut keseluruhan kain impor diduga ilegal tersebut berasal dari China.
Baca SelengkapnyaSeluruh barang ilegal hasil penindakan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor itu, diperkirakan bernilai Rp46.188.205.400.
Baca SelengkapnyaMendag memimpin ekspose temuan kapal tanker asal impor yang tidak memenuhi ketentuan impor.
Baca SelengkapnyaGanjar sepakat impor batik harus dibatasi melalui regulasi yang jelas.
Baca SelengkapnyaYLKI pernah menemukan banyak produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia pada ritel besar.
Baca SelengkapnyaPemerintah China memiliki dukungan yang penuh kepada para pelaku usahanya.
Baca SelengkapnyaTemuannya, besi baja siku tersebut tidak sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
Baca SelengkapnyaPermendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca Selengkapnya