CEK FAKTA: Hoaks Pangdam Jaya Diperintahkan Jokowi untuk Serang Ulama
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman diperintahkan Presiden Jokowi untuk menyerang ulama adalah tidak benar. Jangan percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya,
Beredar sebuah tangkapan judul berita berisi Panglima Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurrachman mengaku diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerang ulama dan umat Islam di media sosial facebook.
Judul beritanya berbunyi, "Mayjen Dudung: Saya di suruh Jokowi untuk menyerang HRS, para Ulama dan Umat Islam" diikuti dengan narasi sebagai berikut:
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Akhirnya keluar juga pengakuan yang sangat jujur dari Mulutnya seorang TNI mayjen Dudung Abdurrachman itu.
ADU DOMBA adalah salah satu ciri-ciri yang suka di lakukan oleh Orang2 PKI, dan hal itu sering di lakukan oleh Jokowi bersama Teman2nya sesama Orang2 PKI itu."
Penelusuran
Cek Fakta merdeka.com menelusuri klaim Pangdam Jaya yang diperintah Presiden Jokowi untuk menyerang ulama, menggunakan Google Search dengan mamasukan judul berita "Mayjen Dudung: Saya di suruh Jokowi untuk menyerang HRS, para Ulama dan Umat Islam".
Hasilnya tidak ditemukan satu artikel terkait klaim Pangdam Jaya yang diperintah Presiden Jokowi untuk menyerang ulama.
Hasil penelusuran lainnya, ditemukan artikel Tribunnews berjudul "Pangdam Jaya Bantah Dapat Perintah dari Presiden Jokowi Copot Baliho Habib Rizieq" pada 23 November 2020.
Artikel itu menjelaskan, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman membantah pencopotan baliho bergambar Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dudung mengatakan tindakannya tersebut adalah keputusannya sebagai Panglima di wilayah Kodam Jayakarta.
"Oh tidak ada. Saya bertanggung jawab langsung yang di Jakarta. Tidak ada hubungannya dengan presiden. Tidak ada sama sekali," kata Dudung di Makodam Jaya Jakarta Pusat, Senin (23/11/2020).
Namun demikian sebelumnya ia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya terkait keputusannya mencopot baliho bergambar Habib Rizieq di sejumlah wilayah di Jakarta.
Selain itu, dilansir dari merdeka.com berjudul "Pangdam Jaya Soal Pencopotan Baliho Rizieq: Itu Perintah Saya!" pada 20 November 2020.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.
"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," katanya.
Kesimpulan
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman diperintahkan Presiden Jokowi untuk menyerang ulama adalah tidak benar. Faktanya, tidak ditemukan satu artikel terkait klaim tersebut.
Jangan percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)