Dari penjaga perdamaian, Indonesia harap masuk Dewan Keamanan PBB
Indonesia berupaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi berharap besar pada pertemuan perwakilan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilangsungkan hari ini. Dia berharap pertemuan ini adalah batu loncatan Indonesia untuk semakin mantap masuk dalam Dewan Keamanan PBB.
"Kita memang terus mengejar (Dewan Keamanan PBB), kita sudah menyampaikan ke sana kemari mengenai rencana kita untuk jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020," ujar Menlu Retno, Senin (27/7).
Menlu Retno mengatakan partisipasi aktif Indonesia dalam penjagaan perdamaian merupakan contoh yang bagus untuk semakin memantapkan laju di Dewan Keamanan PBB. Dengan menjadi tuan rumah perkumpulan Dewan Keamanan PBB wilayah Asia Pasifik, Indonesia bisa berupaya untuk memperkuat posisi di PBB.
Selama ini, Dewan Keamanan PBB hanya beranggotakan 15 negara, lima anggota tetap di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Sementara sepuluh sisanya merupakan anggota tidak tetap dan dipilih dari beberapa negara, serta memiliki dua tahun masa keanggotaan.
Indonesia sendiri sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada masa Presiden Soeharto 1973-1974, dan 1995-1996, serta pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2007-2008. Untuk jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga diputuskan melalui sidang umum PBB.
Baca juga:
Indonesia targetkan sumbang pasukan perdamaian terbesar se-Asia
Menlu siap jika PM Inggris tanya soal hukuman mati
Presiden Jokowi dan Ketua Parlemen China sempat bahas kereta cepat
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD di Kota Pasuruan? Pemkot Pasuruan menggelar musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) pada Selasa (2/4) siang.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.