Dibelit dugaan korupsi, 4 menteri Emmanuel Macron mundur

Tiga menteri dan petinggi Partai MoDem diduga terlibat penyelewengan dana Parlemen Eropa. Sedangkan sejawat Macron di Partai La REM diduga melakukan nepotisme.

Belum lama menjabat, pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah diterpa isu tidak sedap. Beberapa anggota kabinetnya diduga terlibat rasuah dan nepotisme mengundurkan diri meski baru mencicipi masa jabatan yang singkat.

Dilansir dari laman The Guardian, Rabu (21/6), empat menteri di kabinet Macron menyatakan mengundurkan diri meski baru sebulan menjabat. Paling awal hengkang adalah Presiden Partai Pergerakan Demokratik (MoDem), Francois Bayrou. Dia adalah salah satu pendukung utama Macron tetapi memilih mundur beberapa hari setelah pemilihan legislatif putaran kedua. Saat itu koalisi pimpinan Macron menyapu bersih posisi anggota majelis rendah.

Tidak lama berselang, Menteri Urusan Eropa yang juga kader Partai MoDem, Marielle de Sarnez, juga mengundurkan diri. Kemarin, Menteri Pertahanan, Sylvie Goulard, yang juga sejawat Marielle di partai melakukan hal sama.

Ketiganya mundur karena polisi anti korupsi Paris tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dilakukan sejumlah anggota Partai MoDem. Kabarnya, mereka malah mempekerjakan asisten khusus menangani urusan Parlemen Eropa malah dipekerjakan buat urusan partai. Padahal uang buat membayar gaji mereka berasal dari Parlemen Eropa.

Partai MoDem menyatakan mereka menghormati aturan dan persyaratan buat mempekerjakan karyawan. Sampai saat ini kasus itu masih diselidiki dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ketiganya berkeras tidak melakukan apa yang dituduhkan.

Sedangkan Menteri Integritas Kawasan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Republik Bergerak (La REM), Richard Ferrand, mengundurkan diri karena dugaan nepotisme. Dia dituding sengaja memanfaatkan posisinya di partai buat membantu rekan-rekannya meloloskan proyek, dengan imbalan keringanan biaya sewa kantor partai.

Macron menyatakan hal itu tidak akan mengubah sikapnya buat menjalankan pemerintahan yang bersih.