Indonesia sabet 12 penghargaan PBB di bidang teknologi informasi & komunikasi
Sebanyak 12 inisiatif teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) mendapat penghargaan dari Serikat Telekomunikasi Internasional (ITU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia di Bidang Lembaga Informasi (WSIS) 2018.
Sebanyak 12 inisiatif teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) mendapat penghargaan dari Serikat Telekomunikasi Internasional (ITU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia di Bidang Lembaga Informasi (WSIS) 2018.
Penghargaan tersebut diberikan dalam pertemuan forum WSIS di Markas Besar ITU di Jenewa, Swiss, kemarin (20/3). Penghargaan itu juga diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal ITU, Houlin Zhao, yang juga disaksikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib dan sederet perwakilan delegasi dari Indonesia.
-
Apa yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kominfo terkait teknologi AI? Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan pengaturan mengenai Tata Kelola Teknologi Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
-
Bagaimana teknologi informasi pertama di Indonesia memengaruhi peradaban masyarakat? Sejak diperkenalkannya radio, teknologi informasi terus mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi peradaban masyarakat informasi di Indonesia.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana cara Diskominfotik NTB meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi? Rakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan.
-
Kenapa Pemerintah Kota Pasuruan meluncurkan layanan informasi baru ini? Dalam sambutannya Mas Adi menyampaikan, pemerintah harus memberikan layanan terbaiknya di bidang kesehatan, dimana kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Pasuruan.
Dari 90 penghargaan dan 18 kategori penilaian, perwakilan Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Pasalnya, tahun lalu Indonesia hanya mendapat empat penghargaan.
"Saya berharap agar pencapaian ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan TIK bagi kemajuan di seluruh sektor pembangunan nasional. Sebab, hal ini akan berdampak langsung bagi kepentingan rakyat banyak," kata Dubes Hasan dalam keterangan resmi diterima merdeka.com, Rabu (21/3).
Hasan juga menegaskan penghargaan ini berarti pengakuan sangat luar biasa dari PBB terhadap inovasi Indonesia di bidang TIK. Selain itu, penganugerahaan ini juga menunjukkan betapa dunia memberikan apresiasi besar terhadap para pemangku kepentingan dalam kebijakan TIK nasional.
Kompetisi WSIS mengundang seluruh pemangku kepentingan bidang TIK dari berbagai belahan dunia untuk menyampaikan inisiatif karya yang terbagi atas 18 kategori.
Penghargaan tersebut mengumpulkan dan mengevaluasi usulan dari seluruh dunia mengenai aktivitas industri TIK, baik perangkat keras, jaringan, dan aplikasi melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh ITU yang merupakan badan tertinggi PBB pada bidang teknologi dan informasi.
Indonesia berhasil menjadi juara pertama pada Kategori Media melalui portal ”Indonesiabaik.id Government Portal for Viralable Public Policy Communication” dan mendapatkan 11 penghargaan sebagai juara kedua (champions) untuk Kategori E-Health, E-Employment, E-Agriculture, Capacity Building, Access to Information & Knowledge, Information & Communication Infrastructure, dan The Role of Government and All Stakeholders in the Promotion of ICTs for Development.
Penilaian dalam WSIS Prize dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran, penentuan nominator, pemungutan suara secara global, hingga penentuan pemenang oleh para pakar di ITU.
Adapun hal mendasar yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pemenang WSIS 2018 adalah pada relevansi program usulan dengan WSIS Action Lines yang tercantum dalam dokumen Geneva Plan of Action, dampak positif terhadap masyarakat, serta keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kedepannya, diharapkan penghargaan ini dapat memberikan motivasi bagi para pemangku kepentingan TIK di tanah air serta masyarakat madani untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan dan pemajuan di sektor telekomunikasi, jaringan internet, dan aplikasi," pungkas Hasan.
Baca juga:
Laporan PBB ungkap dugaan perusahaan Singapura pasok barang mewah ke Korea Utara
Finlandia jadi negara paling bahagia sedunia versi PBB
PBB minta provokator serangan di Sri Lanka harus dibawa ke pengadilan
PBB: Pembersihan etnis terhadap Rohingya masih berlangsung
Penyidik PBB sebut Korut kirim pasokan senjata kimia ke Suriah
PBB dan KPU kembali lanjutkan sidang sengketa Pemilu 2019