Israel Curi 800 Hektar Tanah Rakyat Palestina di Tepi Barat
Ratusan hektar tanah itu ditetapkan sebagai tanah milik negara.
Ratusan hektar tanah itu ditetapkan sebagai tanah milik negara.
- Lecehkan Warga Palestina, Pemukim Israel Akui di Penjara Sde Teiman Petugas Zionis Memperkosa Tahanan Atas Nama Tuhan
- Menteri Israel Ini Serukan Pemerintah Deklarasikan Perang di Tepi Barat
- Terungkap Cara Intel Israel Bekerja di Tepi Barat: Pura-pura Jadi Warga Palestina, Besoknya Pasukan Serang Penduduk
- Pakar PBB Ungkap Kekejaman Tentara Israel ke Perempuan & Anak Palestina, Dibunuh Tanpa Alasan Hingga Diperkosa di Penjara
Israel Curi 800 Hektar Tanah Rakyat Palestina di Tepi Barat
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengumumkan pekan lalu, 800 hektar tanah di Tepi Barat yang diduduki sebagai tanah negara. Langkah ini mempermudah langkah negara penjajah tersebut untuk membangun rumah bagi pemukim Israel.
Smotrich menegaskan tekad pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kendati mendapat kritik dari dunia internasional.
“Meskipun ada orang-orang di Israel dan di dunia yang berusaha melemahkan hak kami atas Yudea dan Samaria dan negara ini secara umum, kami mendorong penyelesaian melalui kerja keras dan dengan cara yang strategis di seluruh negeri,” kata Smotrich, menggunakan nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab untuk wilayah Tepi Barat, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (29/3).
Sebelumnya Israel juga mencuri 300 hektar tanah Palestina di wilayah Maale Adumim di Tepi Barat, yang diinginkan Palestina sebagai pusat negara merdeka di masa depan.
Bulan lalu, AS mengatakan perluasan permukiman di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional. Sementara itu, PBB menilai langkah tersebut sebagai kejahatan perang.
"Pembangunan dan perluasan terus menerus permukiman sama dengan kejahatan perang menurut hukum internasional," kata kepala HAM PBB, Volker Turk awal bulan ini.
Otoritas Palestina mengecam pencurian lahan dan perluasan permukiman tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebutnya sebuah "kejahatan" dan langkah untuk mencaplok Tepi Barat serta keinginan untuk menghapuskan kemungkinan pembentukan negara Palestina.
"Tidak ada moral, nilai, dan prinsip atau resolusi internasional yang bisa menghentikan ekstremis kanan," kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
Smotrich, pemimpin dari partai sayap kanan garis keras dalam kabinet Benjamin Netanyahu, tinggal di permukiman dan konsisten mendukung pembangunan permukiman.