PBB: Indonesia Salah Satu Penyumbang Polusi Udara Terbesar di Asia Tenggara
Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Rachel Kyle mengatakan Indonesia sebagai satu dari 3 negara Asia Tenggara dengan tingkat polusi tertinggi selain Vietnam dan Filipina.
Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Rachel Kyle mengatakan Indonesia sebagai satu dari 3 negara Asia Tenggara dengan tingkat polusi tertinggi selain Vietnam dan Filipina. Hal ini diungkapnya dalam konferensi video PBB, Jumat (2/8) di Jakarta.
"Indonesia, Vietnam, dan Filipina memiliki polusi udara tertinggi di wilayah Asia Tenggara," tuturnya dalam video.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
Rachel menambahkan, negara-negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan dukungan untuk mengurangi tingkat polusi udara di wilayahnya. Meski demikian, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk mulai mengangkat isu perubahan iklim menjadi bagian dari sorotan kerja pemerintah.
"Bukan hal yang mudah untuk melakukan pembangunan tanpa adanya polusi," tutur Rachel memaklumi polusi udara yang terjadi di negara berkembang.
Menurutnya, negara berkembang seperti Indonesia perlu memerhatikan pula pengembangan energi terbarukan dalam proses pembangunan di negaranya. Salah satu wujud dari pengembangan energi terbarukan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk sistem industri yang efisien.
"Dapat dikatakan bahwa transisi energi merupakan bagian yang melengkapi transformasi ekonomi," ungkap Rachel.
"Ketika negara dapat melakukan transisi energi dengan baik, itu artinya mereka telah mampu menghasilkan lingkungan yang bersih," lanjutnya lagi.
Isu mengenai pengurangan emisi karbon melalui sektor ekonomi ini akan menjadi pembahasan PBB dalam Pertemuan Iklim PBB di New York pada 23 September mendatang. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bentuk implementasi dari Perjanjian Iklim di Prancis tahun 2015 lalu.
Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Pertemuan Iklim PBB 2019, Luis de Alba menyebutkan pertemuan tersebut bukan hanya sekadar menjadi bentuk kesadaran akan pentingnya isu perubahan iklim, tetapi lebih khusus untuk menemukan solusi tentang masalah ini.
Lebih lanjut de Alba menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut setiap negara anggota akan diminta untuk mempresentasikan proposal berisi rencana konkret, realistis, dan kompatibel untuk menanggapi masalah peningkatan pemanasan global. Diprediksikan pada 2020, pemanasan global akan meningkat hingga 1,5 derajat Celcius.
"Kita perlu bergerak maju, karena perubahan iklim telah menjadi hal yang semakin serius," tandas Rachel.
Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita
Baca juga:
Pemprov DKI Ingin Perluasan Ganjil Genap Dipercepat
Kadishub Akan Kaji Naskah Akademik Soal Pembatasan Usia Kendaraan Pribadi
Atasi Polusi Jakarta, Anies Bakal Revisi Pergub Tarif Parkir
Anies Larang Kendaraan Pribadi Berusia di Atas 10 Tahun Beroperasi Tahun 2025
Anies Akan Perluas Kawasan Ganjil Genap Sepanjang Musim Kemarau
Anies Larang Angkot Berusia di Atas Sepuluh Tahun Beroperasi