Pemerintah Thailand akan tangkap 19 pentolan protes
Penangkapan dilakukan di bawah surat perintah penangkapan dikeluarkan Pengadilan Kriminal Thailand.
Menteri Tenaga Kerja Thailand, Chalerm Yoobamrung, hari ini mengatakan sebanyak 12 satuan tugas (satgas) akan dibentuk untuk menangkap 19 pemimpin demonstran antipemerintah, di bawah surat perintah penangkapan dikeluarkan Pengadilan Kriminal Thailand.
Chalerm mengatakan tidak akan ada kekerasan terhadap para demonstran selama operasi penangkapan pemimpin Komite Reformasi Rakyat Demokratis (PDRC), seperti dilansir stasiun televisi Zee News, Kamis (6/2).
-
Kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati? Setiap tanggal 15 September masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional.
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana demo buruh terjadi? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Siapa yang terlibat dalam demo tersebut? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
Chalerm, yang juga direktur Pusat untuk Penjagaan Ketentraman dan Ketertiban (CMPO), mengatakan pihaknya juga tengah mengupayakan surat perintah penangkapan terhadap 39 pemimpin PDRC lainnya karena melanggar keadaan darurat.
Dia juga mengatakan sekitar seribu relawan dan polisi akan dikerahkan untuk mengambil kembali kantor Kementerian Dalam Negeri, yang sedang dikepung oleh pengunjuk rasa, dalam waktu empat hari.
Dalam sebuah langkah terbaru, Pengadilan Pidana Thailand hari ini mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi seorang biksu senior sebab diduga mengganggu proses pemilu pada 2 Februari lalu.
Biksu Luang Pu Putta Issara sebelumnya memimpin unjuk rasa di luar kantor Distrik Lak Si di Ibu Kota Bangkok pada 1 Februari untuk memblokir pengiriman surat suara menjelang pemilu 2 Februari.
Aksi unjuk rasa kemudian berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan pendukung pro-pemerintah, yang menyebabkan sedikitnya delapan orang terluka dan mengakibatkan pembatalan pemungutan suara di Lak Si.
(mdk/fas)