Ahok belum putuskan proyek monorail digarap PT Adhi Karya

Pasalnya, Ahok masih menghitung biaya pembentukan konsorsium Adhi Karya dengan BUMD DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini belum memutuskan penawaran kerja sama untuk membentuk anak usaha pengelola monorail di Jakarta yang dipimpin oleh PT Adhi Karya. Pasalnya, Ahok masih menghitung biaya pembentukan konsorsium Adhi Karya dengan BUMD DKI.

Ahok menjelaskan, penawaran Adhi Karya tersebut cukup baik. Lantaran, pembangunan transportasi massal di Jakarta sangat diperlukan.

"Cuma yang ditawarkan (Adhi Karya) model 6 ruas tol. Kita harus keluar biaya. Saya bilang masalahnya, kita nggak mau join nih. Kita mau Jakprem. Jakarta preman dari properti kan. Beda kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (15/9).

Ahok menjelaskan apabila memakai konsep Adhi Karya dengan memakai jalur yang banyak maka harus dilakukan penyambungan. Selain itu, Adhi Karya harus membangun alat untuk membengkokkan tulang beton.

Untuk itu, Ahok meminta BUMN tersebut untuk berkoordinasi lebih dulu dengan BUMD DKI soal sanggup tidaknya mengeluarkan dana tinggi apabila nantinya tergabung dalam konsorsium. Selain itu, apabila BUMN dengan BUMD ingin melakukan konsorsium untuk membangun monorel, maka dibutuhkan Surat Keputusan Presiden atau Keppres penunjukan penyelenggara pembangunan.

"Nah, kita mau rampungkan. Mumpung Jokowi di pusat, nanti untuk kita beresin. Kita tunggu aja. Makanya kita diskusi. Kita mau duduk lagi. Matangkan lagi," kata Ahok.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya M Aprindy mengatakan penawaran kerja sama ini cukup penting. Karena berdasarkan survei, jalur monorel Adhi Karya yakni Cibubur-Cawang dan Bekasi-Cawang dapat mengurangi volume kendaraan hingga 64 persen yang masuk ke Jakarta. Maka, pihaknya memerlukan kerja sama dengan BUMD DKI ini untuk mendapatkan legal standing (hak pembangunan) dari pemerintah.

"Kami berharap proposal ini bisa ditindaklanjuti. Pembangunan bisa dilakukan selama legal standingnya sudah ada. Keppres-nya kan lewat provinsi. Kita nggak tahu Keppres atau Pergubnya seperti apa, sesuai otoritas. Nunggu pihak berwenang," jelas dia.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, jalur monorel Jakarta Link Transportasion (JLT) antara lain Bekasi Timur-Cawang (18,138 km), Cibubur-Cawang (13,728 km), dan Cawang-Kuningan (7,170km). Adhi merencanakan masa kontruksi untuk proyek monorel dilaksanakan dalam waktu 3 tahun. Total dana investasi yang diperlukan tahap pertama Rp 8,2 triliun. Adanya monorel diharapkan memberikan keuntungan sebesar Rp 135 miliar per tahun dengan perhitungannya penumpang sehari 120 ribu, dikali harga tiket Rp 15 ribu dikali 365 hari.

Namun, keterlibatan PT Adhi Karya Tbk dalam proyek monorel dibantah oleh Pemerintah Pusat yang menyebut tak ada Peraturan Presiden yang mengatur pembangunan monorel di Jakarta. Tak hanya itu, pemerintah pun membantah adanya Keputusan Presiden (Keppres) penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyelenggara jasa kereta api.