Ahok curiga DKI bayari sampah swasta yang masuk ke Bantar Gebang

Ahok menduga ada 'permainan' di Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Persoalan sampah yang tak kunjung selesai di Ibu Kota dinilai sangat merugikan masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada 'permainan' di Dinas Kebersihan DKI Jakarta setelah melihat pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik.

"Makanya kita selidiki sekarang, ini kesalahan di Bappeda atau Kepala Dinas. Karena ini pernyataan kepala dinas. Nah saya juga lagi menyelidiki. Maksud kepala dinas seperti itu apa? Apakah ada permainan?," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (04/2).

Ahok mencium kecurigaan tersebut saat Dinas Kebersihan mengajukan pengadaan 200 unit truk sampah baru ke Bappeda. Namun, pengajuan tersebut ditolak DPRD dan tidak terealisasikan. Padahal, Dinas Kebersihan bisa langsung mengajukan pengadaan truk sampah ke DPRD tanpa mengajukan ke Bappeda terlebih dahulu.

"Kata DPRD, pengadaan itu ditolak karena Dinas Kebersihan mengajukan pengadaan itu ke Bappeda. Padahal, itu bisa dilakukan langsung. Ini siapa yang main. Kepala Dinas, Bappeda atau DPR," kata Ahok.

Selain itu, lanjut Ahok, ada beberapa masalah lain dalam pengelolaan sampah yaitu dikelola oleh swasta tetapi menggunakan fasilitas Pemprov DKI terutama dalam penggunaan truk.

"Ini laporannya enggak jelas. Kalau gitu kenapa enggak kita saja yang sewa ke swasta. Jelas enggak ada beban pemeliharaan kendaraan. Masyarakat enggak protes sampah numpuk bau busuk ke saya," tegas dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan Pemprov DKI saat ini tengah mendata kelengkapan truk-truk milik Dinas Kebersihan beserta STNK dan BPKB. Selain itu, Ahok juga akan meminta untuk dipasang Closed Circuit Television (CCTV) di depan pintu masuk TPA Bantar Gebang.

"Ini biar jelas. Truk nomor mana aja yang masuk. Berapa kali sehari. Berapa banyak yang dibawa dan dari mana. Saya curiga kita justru harus bayarin sampah swasta yang dibuang ke Bantar Gebang," pungkas Ahok.