Ahok: Dinas Pendidikan masih banyak mainin anggaran

Ahok mengaku pernah melakukan evaluasi hingga menemukan bukti penggelembungan anggaran di Dinas Pendidikan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga sejumlah SKPD masih banyak yang melakukan penggelembungan anggaran, termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Dirinya mengaku pernah melakukan evaluasi terkait hal ini hingga menemukan sejumlah bukti penggelembungan anggaran di Dinas Pendidikan.

"Dinas Pendidikan masih banyak mainin harga satuan. Kita pernah menyisirnya dan berhasil memotong 18 persen. Dari harga satuan saja kita bisa hemat 18 persen, gila banget kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/6).

Ke depan, Ahok berencana mengajak BUMD dalam proses lelang satuan kegiatan untuk menilai perusahaan pemenang lelang dan menutup celah permainan antara mereka dan pihak SKPD.

Sebab, Ahok mengaku paham betul tidak sedikit SKPD bawahannya yang memanfaatkan celah untuk menggelembungkan segala macam jenis anggaran yang bisa mereka mainkan.

"Memaksakan BUMD ikut lelang dan ikut menilai. Enggak mungkin kan kita nyuruh orang. Nanti orang bisa saja bilang kan 'Pak kurang 18 persen, pas lelang enggak ada yang mau ikut. Kalau lelang enggak mau ikut, otomatis perusahaan kita menang. BUMD sudah hitung dengan uang segini mau bangun seperti apa," ujar Ahok.

"Salah satu kebohongannya misalnya ada tiga sekolah digabung. Seolah-olah ada tiga kelas, satu kepsek. Anggarannya tipu sekolah harusnya cukup konstruksi baja untuk empat lantai. Begitu masuk, ngecor beton masuk segala macam. Kenapa mau mahal? Biar komisinya besar. Semua akan bertahap motong-motong," pungkasnya.