Ahok diusulkan lobi Kemendagri bila ingin APBD 2016 cepat diketok
Setelah Kemendagri selesai melakukan evaluasi, draf APBD akan dikembalikan kepada Pemprov DKI.
DPRD DKI Jakarta memastikan sebelum tahun berganti, APBD 2016 bakal disahkan. Bila tak ada hal yang terlalu dipermasalahkan, pengesahan bisa dilakukan pada Senin 21 Desember mendatang.
Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2016 akan diserahkan Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri nantinya memiliki waktu maksimal 15 hari untuk mengevaluasi APBD tersebut.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengungkapkan saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dilakukan hari ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) meminta kepada Banggar untuk bisa mendorong Kemendagri agar lebih cepat mengesahkan APBD 2016 itu.
Namun, Taufik mengingatkan bila evaluasi ingin prosesnya lebih cepat, maka Pemprov DKI harus melakukan lobi ke pihak Kemendagri.
"Gini di Kemendagri paling lama 15 hari kan bisa seminggu, masa enggak bisa seminggu, ya tergantung Pemda DKI dong ngelobi," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (1/12).
Kemudian, setelah Kemendagri selesai melakukan evaluasi, draf APBD akan dikembalikan kepada Pemprov DKI. Selanjutnya, Pemprov DKI akan diberi waktu 7 hari untuk memperbaiki draf tersebut.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, proses evaluasi berlangsung cepat atau tidak, sebenarnya tergantung bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan lobi. Lobi diperlukan, katanya agar proses perbaikan oleh Pemprov DKI juga lebih cepat dilakukan.
"Kalau ada perubahan dikembalikan lagi ke kita, biasanya mereka cepat kan perubahannya sedikit. Yang kita lihat kan perubahannya aja, orang Bappeda BPKD, lobi dong Kemendagri biar cepat," tandasnya.
Seperti diketahui, tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI akan mulai intensif menggelar rapat pembahasan revisi anggaran yang diajukan Pemprov DKI selama 10 hari terhitung mulai 4-14 Desember 2015.
Kemudian, pada Senin (14/12) akan dilakukan pengesahan MoU Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 antara TAPD dan Banggar.
Baca juga:
DPRD DKI yakin singkatnya pembahasan KUA-PPAS tak rentan korupsi
APBD DKI 2016 akan disahkan 21 Desember, nilai Rp 66 T
Demi bahas anggaran 2016, DPRD DKI mengaku batalkan kunjungan kerja
Ahok minta warga awasi anggaran dinas di DKI lewat Jakarta.go.id
Cegah APBD jadi bancakan siluman, DPRD DKI pakai auditor independen
M Taufik yakin pengesahan APBD DKI 2016 bisa dikebut bulan ini
Pangkas anggaran tak penting, Ahok alihkan ke gaji PHL Rp 3,1 juta
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023