Ahok geram ada triliunan anggaran fiktif di Dinkes & Dinas PU

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal dengan banyaknya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang bermain curang. Apalagi ditemukan anggaran fiktif untuk penggunaan APBD DKI Jakarta 2014 yang mencapai triliunan rupiah.

"Kalau (pejabat) dipecat sudah kami lakukan. Di DKI dari dulu sudah sering terjadi temuan anggaran siluman seperti ini, diharapkan 2015 e-budgeting sudah berfungsi optimal dan tidak ada lagi kegiatan fiktif ini," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Sebagai bentuk tindak lanjutnya, Ahok enggan campur tangan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang, sebab dirinya tidak mengetahui apakah ini termasuk dalam merugikan negara atau tidak.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, secepatnya akan menerapkan sistem e-budgeting. Tujuannya agar dinas-dinas tidak semaunya sendiri memasukkan program ke APBD DKI Jakarta.

"Banyak juga tiba-tiba hibah bantuan sosial yang tidak ada pengajuan proposalnya kepada kami, tiba-tiba muncul di APBD. Tapi kalau sudah pakai e-budgeting, semua permasalahan ini bisa diselesaikan," tutup Ahok.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto mengatakan, pihaknya menemukan anggaran fiktif pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurutnya, ada kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan di dalam APBD.

"Tiba-tiba muncul di dalam anggaran itu sekitar 34 kegiatan dengan jumlah Rp 33,442 miliar," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Anggaran fiktif juga ditemukan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Dalam anggaran ini ditemukan 252 kegiatan senilai Rp 3,518 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014. Sedangkan berdasarkan yang diperoleh data wartawan, pada Dinas Kesehatan sebanyak 58 kegiatan senilai Rp 210,801 miliar diduga fiktif.