Ahok: Kalau PKL di Monas gak saya sikat, bisa ada prostitusi

"Selama hukum gak berani kita tegakkan, wali kota-wali kota juga gak berani tangkap mereka."

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras untuk dapat segera menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di area Monumen Nasional (Monas).

Menurutnya, apabila PKL yang berjualan di areal 82 hektar tersebut tidak segera ditertibkan, maka yang berkembang tidak hanya PKL, namun bisa mengarah ke prostitusi.

"Kalau saya gak sikat, 20.000 PKL di 82 hektar Monas, bisa jualan, bisa kemping, bisa ada prostitusi, bikin tenda di situ," kata sosok pejabat yang akrab disapa Ahok tersebut di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/7).

Ahok bertekad menjadikan wilayah Ibu Kota Jakarta semakin modern, layak huni, tertata rapi dan manusiawi. "Tidak boleh ada satu orang menzalimi orang lain, harus mengadministrasikan, tugas saya mengamankan yang lain," tegas Ahok.

Untuk menciptakan citra Jakarta yang demikian, Ahok mengaku butuh dukungan dari penegak hukum. "Selama hukum gak berani kita tegakkan, wali kota-wali kota juga gak berani tangkap mereka, harus kita perbaiki," jelas Ahok.

Ahok menambahkan, PKL sebenarnya juga terdapat di luar negeri, bedanya dengan PKL di Jakarta adalah adanya campur tangan preman. Persoalan inilah yang menjadi tantangan Ahok dalam menertibkan PKL di Jakarta.

"Kalau di sini ada preman sewain lapak, bikin pasar malam, taman diatur, kasih gap, dari pada bayar preman lebih baik bayar ke Pemprov, supaya anda dilindungi oleh negara. Itu lagi kita siapkan, PKL wilayah sini siapa, jangan disewakan ke yang lain. Kalau dijual kami cabut izinnya," tutur Ahok.