Ahok mau naik angkot tapi takut dibilang pencitraan

Ahok memiliki ide agar PNS Pemprov DKI diwajibkan menggunakan angkutan umum.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyadari idenya untuk menerapkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta naik angkutan umum sulit diterapkan. Namun demikian, dia menyatakan saat ini kondisi sudah memaksa karena kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi sudah begitu akut.

"Kayaknya susah. Saya gak nyuruh, saya cuma bilang banyak pejabat yang melakukan. Situasi pasar sudah memaksa. Kalau angkot lebih gampang, naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, pasti Anda pilih naik bus," kata Ahok di Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (23/11).

Ahok sendiri mengaku tidak masalah jika harus pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun, dia takut jika hal itu dilakukan, dia dituduh pencitraan.

"Saya kalau 20 menit dari rumah gak apa-apa pindah ke bus. Tapi nanti saya dibilang pencitraan, untuk apa? Tergantung, kalau ke tempat yang macet, saya pilih bus. Memang harus bertahap," katanya.

Kemarin, Ahok mengatakan ide agar PNS Pemprov DKI diwajibkan menggunakan angkutan umum masih dalam pembahasan. Meski kebijakan itu belum diterapkan, Ahok melihat PNS DKI sudah banyak yang naik angkutan umum.

"Pejabat kita juga banyak yang naik kereta loh," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/13).

Sebelum menerapkan kebijakan itu, terlebih dahulu harus tersedia angkutan massal yang nyaman. Sehingga, kebijakan itu tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Penyediaan transportasi massal masih mengalami kendala. Tahun ini pengadaan 1.000 bus Transjakarta gagal dan hanya terbeli sekitar 300 bus. Sementara monorail dan MRT baru beroperasi beberapa tahun ke depan.