Ahok mengaku tak tahu alasan KPU DKI minta PNS-nya ditarik
"Saya mah enggak mau pusing mau diganti siapa juga, kan yang nentuin KPUD," kata Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan alasan Pemprov DKI Jakarta menarik 34 pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang bertugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Basuki mengatakan perombakan itu dilakukan pada Selasa (13/1) kemarin karena pihak KPU meminta untuk mengganti para PNS tersebut, dengan dalih penyegaran di instansi pimpinan Sumarno itu.
"Udah kelamaan, mereka dari KPUD minta diganti, ya kita ganti," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, (13/1).
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku tidak mengetahui alasan pasti KPUD merombak jajaran PNS DKI yang bertugas di sana. Namun yang pasti, hal itu tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
"Saya mah enggak mau pusing mau diganti siapa juga, kan yang nentuin KPUD," tandasnya.
Para jajaran SKPD tersebut sebelumnya menempati posisi strategis di KPUD, seperti sekretaris KPUD, sekretaris KPUD di tingkat kota, sampai ke kepala bagian. Nantinya, PNS yang ditarik Pemprov tersebut rencananya bakal ditugaskan sebagai staf di Kesbangpol DKI.
Baca juga:
Ahok sebut direksi PT Jakpro mundur karena tak sanggup sistem kerja
Air Kali Ciliwung bakal disuling agar siap minum
Ahok klaim berhasil ubah stigma PNS DKI malas dan tukang korupsi
Ahok mendadak tarik 34 PNS dari KPU DKI, kenapa?
Ahok setuju TNI yang pukuli anak di Cilandak dilaporkan ke Jokowi
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.