Ahok ngaku dicecar KPK soal asal muasal kewajiban 15% pengembang
Ahok mengaku sengaja memilih rumusan ini daripada bagi hasil, karena dinilai lebih menguntungkan bagi Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk pertama kalinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pembahasan dua raperda reklamasi, pada Selasa kemarin. Di pemeriksaan itu, dia mengaku sempat dicecar penyidik soal asal muasal kontribusi tambahan untuk pengembang 17 pulau reklamasi sebesar 15 persen.
"Ditanya juga dari mana datangnya, saya bilang enggak tahu juga. Kan ada konsultan yang hitung-hitung. Mereka juga tahu kok. Mereka hanya mau cross check aja, 'dari mana dasarnya?' Saya bilang saya dengar waktu di paparan, di saya kebetulan ada videonya, untung. Kan kita untung tiap rapat ada videonya nih dan di Youtube kan. Jadi Youtube ini udah kita kirim ke KPK," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5).
Kemudian, kata dia, penyidik mempertanyakan alasan pihak pengembang tak diundang dalam rapat tersebut. Mengingat mereka yang akan menjadi pelaksana dari aturan tersebut.
"Jadi KPK juga sudah nonton bagaimana proses kita menentukan 15 persen, bukan saya yang menentukan, mereka paparan lalu cuma ditanya gini 'kenapa waktu paparan itu tidak mengajak pihak swasta?' soalnya pihak swasta kan masih nolak, kenapa diajak? Jadi ini keputusan kami gitu lho," terang mantan politisi Gerindra ini.
Ahok mengaku sengaja memilih rumusan ini daripada bagi hasil, karena dinilai lebih menguntungkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
"Kenapa pilih 15 persen x NJOP dibanding pembagian keuntungan? Nah saya jawab, kalau bagi keuntungan, pengusaha kalau dia bohong untungnya kecil gimana? Kalau dia transfer pricing misal dia kerjasama sama perusahaan, dia bilang cuma untung 10 perak, padahal dia jual ke perusahaan lain untungnya 100. 100 ini enggak berbagi," terangnya.
"Makanya saya bilang lebih baik pakai NJOP. Kalau bilang 15 persen kali NJOP, kamu mau kapan pun, makin lama kamu menyerahkan, utangmu makin besar. Jadi kayak-kayak itulah yang ditanya," tutup Ahok.
Diketahui sebelumnya, dalam draft Raperda terkait reklamasi yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta, ada usulan tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pengembang reklamasi. Rumus menghitung tambahan kontribusi tersebut yakni, 15 persen dikali nilai jual objek pajak (NJOP) dikali area terjual (saleable area).
Baca juga:
KPK kembali periksa anak Aguan untuk kasus suap perda reklamasi
Menteri Susi diam-diam datangi KPK, bahas reklamasi Teluk Jakarta
Antropolog UI: Reklamasi tidak bisa dihindari, asal sesuai aturan
Keluar KPK, Ahok tegaskan izin reklamasi keluar sejak zaman Foke
Ahok kembali diperiksa KPK terkait kasus reklamasi
Lulung sebut Ahok pantas tersangka kasus reklamasi teluk Jakarta
Ahok siap blak-blakan di KPK agar Sanusi & bos APL cepat disidang
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.