Ahok sebut Kemendagri temukan dana siluman pada anggaran 2014

Ahok tahun lalu pernah menerapkan sistem e-budgeting, tapi ditolak DPRD.

Perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin memanas. Ahok membeberkan beberapa fakta sebelumnya tidak terungkap.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah langganan mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, temuan tersebut sudah sering ditemukan dalam APBD DKI Jakarta oleh Inspektorat Kemendagri.

"Ada temuan Kemendagri juga pada anggaran 2014 ada beberapa triliun dana yang tidak pernah dibahas, tiba-tiba muncul. Diperingati dari Inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kami minta pakai e-budgeting," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, setelah mengetahui adanya kecurangan besar-besaran ini, maka dirinya dan Joko Widodo akan menerapkan sistem e-budgeting. Tetapi langkah ini tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif.

"Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolakkan akhirnya jalan, tapi apa yang terjadi? Begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 335 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," terangnya dengan nada tinggi.

Mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, temuan ini bukan pertama kali disampaikan. Sebab Badan‎ Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyampaikan hal sama.

"Pak Mardiasmo (mantan Ketua BPKP) yang jadi Wamenkeu sekarang menyampaikan di sini (Pemprov DKI Jakarta) ada anggaran siluman cukup banyak," ujarnya.

Untuk itu‎, Ahok masih menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian maka seluruh warga Jakarta dapat mengetahui kebenaran dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. "Kalau sudah terbuka masyarakat DKI bisa menilai, siapa yang benar? Siapa yang menghemat uang rakyat? Jadi enggak usah berpolemik soal itu saya mah," tutupnya.