Ahok tidak terima APBD DKI Jakarta 2015 dipotong Kemendagri

Mencegah tingginya Silpa, Kemendagri memangkas pagu anggaran 2015 dari Rp 72,9 triliun menjadi 69,2 triliun.

Kementerian Dalam Negeri tidak menerima pengajuan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2015, Rp 72,9 triliun. Anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 69,29 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak terima atas keputusan tersebut.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, keputusan tersebut di luar logika konstitusi. Karena tidak pernah ada hukum yang memperbolehkan memotong anggaran sebagai sanksi dari telatnya APBD.

Ahok berdalih, APBD molor bukan pada zamannya saja terjadi tapi sejak DKI Jakarta dipimpin Sutiyoso. Namun, kata Ahok, tidak pernah terjadi pemotongan.

"Nah itu yang saya mau protes. Dari zaman Bang Yos, APBD DKI sudah bermasalah kok. Saya belum pernah dengar telat tiga bulan. Lalu (anggaran) 12 bulan dibagi uangnya dan hanya boleh dipakai untuk jatah tinggal 9 bulan. Itu adalah nalar di luar konstitusi," tegas Ahok di sela kunjungannya memantau Ujian Nasional di SMA Santa Ursula, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Seperti diketahui, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mengambil keputusan pemangkasan ini karena khawatir besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Menurut mantan politisi Gerindra ini, alasan tersebut tidak masuk akal.

Karena berdasarkan Undang-undang, Kemendagri seharusnya mengesahkan APBD DKI Jakarta dengan nilai pagu tahun anggaran sebelumnya, 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Karena tidak tercapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atas RAPBD DKI Jakarta 2015, Rp 73,08 triliun.

"Kenapa duitnya takut tidak terpakai, justru itu menurut saya lucu. UU mengatur bahwa menggunakan Pergub itu menggunakan pagu APBD tahun sebelumnya, bukan pagu belanja plus PMP," jelasnya.

Namun, suami Veronica Tan ini menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebab menurutnya, tidak masuk akal jika harus ada pemotongan anggaran untuk penggunaan 3-4 bulan.

"Kalau Mendagri memang lebih mendengar Dirjen Keuangan Daerah ya saya harus ikut. Tapi bagi saya tidak masuk akal dan logika," tutup Ahok.

Baca juga:
Ahok siap dipanggil Jokowi soal konflik dengan DPRD DKI
Tinjau pelaksanaan UN, Ahok doakan seluruh siswa di Jakarta lulus
Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran
Ahok tantang calon pejabat buka-bukaan sebelum maju pilkada serentak
Ahok sebut Jakarta siap hadapi Ujian Nasional berbasis komputer
Ahok ingatkan siswa kerjakan soal UN dengan jujur
Tinjau UN, Ahok akan datangi sekolah-sekolah di Jakarta