Akan buktikan HGB reklamasi cacat administrasi, Anies siap gugat ke PTUN
Anies menyampaikan telah menerima surat balasan dan BPN tak bisa menarik surat-surat yang telah diterbitkan terkait HGB tersebut. Atas jawaban BPN itu, Anies mengatakan akan menunjukkan bukti kepada Kementerian ATR/BPN bahwa ada kecacatan administrasi.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta untuk menarik seluruh surat terkait reklamasi pulau C, D dan G. Tak hanya itu, Anies juga meminta kepada BPN agar menyerahkan data terkait HGB lahan reklamasi yang telah diterbitkan maupun yang sedang dalam proses penerbitan oleh BPN.
Anies menyampaikan telah menerima surat balasan dan BPN tak bisa menarik surat-surat yang telah diterbitkan terkait HGB tersebut. Atas jawaban BPN itu, Anies mengatakan akan menunjukkan bukti kepada Kementerian ATR/BPN bahwa ada kecacatan administrasi.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kapan kata-kata promosi jualan paling efektif? "Perut keroncongan di tanggal tua? Segera datang ke outlet kami!"
-
Siapa yang memulai usaha peternakan di Jakarta Selatan? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.Dilansir dari akun youtube Naik Kelas, pria Betawi ini memilih usaha penggemukan atau peternakan sapi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
"Tadi malam kita sudah menerima surat jawaban dari Kepala BPN dan kita sedang mengkaji. Sekarang kita akan menunjukkan secara detail di mana saja cacat administrasi yang kemarin terjadi," jelasnya, Jumat (12/1).
Karena menilai ada cacat administrasi, maka penerbitan HGB itu bisa dibatalkan. Jika memang tak ada titik temu, pihaknya menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PTUN. Namun ida sebagai gubernur bisa membuat keputusan dan membuat langkah baru dalam rangka mengoreksi langkah pemerintahan sebelumnya.
"Tapi bisa juga lewat pengadilan. Kami akan review lagi surat dari Kepala BPN. Nanti kita akan siapkan karena problem utamanya justru banyak pada aspek-aspek administrasi," jelasnya.
Saat pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia di Masjid Istiqlal sore tadi, Anies bertemu dengan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil namun tak ada pembahasan soal reklamasi ini. Namun, ia mengaku selalu menjalin komunikasi dengan Sofyan Djalil.
"Komunikasi kita tetap jalan terus. Jadi sebelum saya kirim surat saya sudah ketemu muka dengan pak Pak Sofyan," ujarnya.
Surat yang dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN juga atas anjuran langsung Kepala BPN. Setelah surat itu sampai, ia mengaku ditelepon Sofyan Djalil.
"Setelah baca lalu Pak Sofyan telepon. Kita komunikasi terus dong jadi bukan enggak komunikasi," ujarnya.
Baca juga:
Menanti nasib proyek reklamasi Jakarta
Terima surat penolakan BPN, Anies sebut ada aturan menteri soal HGB boleh dicabut
Pemerintah menentang usulan Anies Baswedan soal reklamasi
Anies bingung BPN tolak permintaannya soal HGB pulau reklamasi
DPRD DKI nilai Anies tabrak aturan soal penarikan dua raperda reklamasi