Alasan Ahok gelar lelang jabatan kepala sekolah

Banyak kepala sekolah yang menjabat tidak diketahui kompetensinya.

Setelah melakukan lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka untuk camat dan lurah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan lelang jabatan untuk kepala sekolah. Sebab, selama ini, kepala sekolah dipilih berdasarkan usulan dari guru-guru yang tidak diketahui kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah.

"Guru kan begitu banyak, kamu tahu enggak guru mana yang pantas jadi kepala sekolah? Kan hanya usulan-usulan mereka. Kita enggak tahu mereka pinter ngajar, pinter jadi kepala sekolah atau pinter ngelobi. Nah, kalau ada tes itu langsung kita tahu nih potensi yang layak jadi kepala sekolah berapa," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/7).

Menurutnya, adanya lelang jabatan untuk kepala sekolah ini dapat diketahui potensi guru yang layak sebagai kepala sekolah dan tidak. Sehingga, hasilnya guru yang tidak pantas menjadi pengajar akan ditempatkan di bagian struktural.

"Makanya ngapain kita banyak terima pegawai, nah hari ini kita tidak punya peta, kita mau terima pegawai, ada yang bilang kurang, kurangnya yang mana sebenernya," katanya.

Selain itu, hasil dari seleksi dan promosi terbuka ini juga dapat menempatkan guru sebagai camat. Pasalnya, penerimaan CPNS tergantung dari keputusan pemerintah pusat, oleh karenanya harus pintar untuk menempatkan PNS sesuai kemampuan masing-masing dan bukan asal melakukan rekruitmen.

"Nah, kalau udah ada tes, nanti ketahuan nih. Oh, jadi kita kurangnya ini. Soalnya itu banyak guru, yang ternyata tidak pantas jadi guru. Dia lebih cocok jadi camat gitu kan misalnya, padahal kita belum buka kan, karena penerimaan PNS kan tergantung pusat. Nah ini mesti kita tes dulu, kita punya data, baru tahun depan kita putusin lagi," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan proses lelang jabatan untuk kepala sekolah tidak akan melanggar peraturan sebab penentu adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga melibatkan walikota. Tujuan dilakukan hal tersebut untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh guru.

"Kita saja mau jadi masuk sekolah dan jadi wagub harus tes, psikotest berjam-jam. Boleh kan kita mau tahu. Jadi yang menentukan siapa? Baperjakat kok tetap, wali kota tetap dilibatkan, semua dilibatkan, Baperjakat tetap dan tidak melanggar peraturan," katanya.

Hal yang sama juga diberlakukan untuk melelang jabatan kepala puskesmas. Menurutnya, siapa pun yang tertarik untuk menjadi kepala puskesmas dapat silahkan daftar bagi PNS Pemprov yang memenuhi persyaratannya.

"Kayak di Belitung gitu. Apa konsep-konsepnya, wah mungkin banyak tuh yang mau jadi kepala dinas, mesti seru kan," ucapnya.

Lelang jabatan untuk kepala sekolah sudah dimasukan dalam APBD sehingga tidak memerlukan anggaran dari CSR. Namun, ia belum mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan untuk prosesi lelang jabatan kepala sekolah tersebut.

Ahok menegaskan ada niatan untuk melakukan lelang jabatan untuk kepala dinas, tetapi hanya beberapa. "Kita itu ada niat. Kepala dinas mungkin akan kita lelang, tapi kita pilih beberapa," tandasnya.