Anggota DPRD dari PPP tak lagi dukung interpelasi Jokowi

PPP beranggapan, masyarakat sangat memerlukan layanan kesehatan seperti KJS.

Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta telah menginstruksikan anggotanya untuk mencabut dan menarik usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 2013 dengan nomor 92/F-PPP/DPRD/V/2013.

"Kami menginstruksikan untuk semua anggota dan kader PPP mencabut dan menarik interpelasi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI Abdul aziz di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (27/5).

Menurutnya, masyarakat sangat memerlukan layanan kesehatan sesuai dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Untuk memelihara iklim politik, dan kehidupan berdemokrasi di DKI Jakarta yang telah menandatangani usulan hak interpelasi, menyatakan menarik usulan dan meminta kepada pimpinan FPPP DPRD DKI untuk menyampaikan sikap ini kepada pihak yang berkepentingan dan untuk tetap berjalan dengan baiknya," jelas Aziz.

Pihaknya, kini justru mendukung program KJS dan membantah jika fraksinya yang menggulirkan interpelasi. "Bersama DPW PPP membentuk tim khusus untuk melakukan pendampingan pada masyarakat dan pihak-pihak lainnya demi berjalannya KJS," kata Aziz.

"Bersama DPW PPP akan lebih meningkatkan pendidikan demokrasi dan politik pada masyarakat Jakarta. Sehingga kehidupan politik dan demokrasi di DKI akan menjadi lebih baik," imbuhnya.

Tidak hanya dari PPP. Sejumlah anggota DPRD lain juga mundur dari interpelasi.