Anies ingin TGUPP dari APBD agar tak ketergantungan pihak swasta

Untuk TGUPP dari yang sebelumnya mendapatkan alokasi sebesar Rp 2,35 miliar, naik menjadi sebesar Rp 28,99 miliar di Rancangan APBD 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama ini Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh non APBD atau oleh pihak swasta. Dan di pemerintahnya TGUPP akan dibiayai oleh APBD.

Untuk TGUPP dari yang sebelumnya mendapatkan alokasi sebesar Rp 2,35 miliar, naik menjadi sebesar Rp 28,99 miliar di Rancangan APBD 2018.

"Maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi, karena itu sekarang kita transparan, dengan transparan mereka semua didanai oleh APBD maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar," jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11).

Kemudian, Anies juga merencanakan akan menggabungkan TGUPP dengan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Dan alangkah baiknya mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan Jakarta dibiayai sepenuhnya oleh APBD.

"Kami yakin dengan cara seperti ini tidak ada ketergantungan kepada pihak swasta, untuk membiayai staf gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," ungkap.

Dengan menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya menjadi jelas dan transparan. Karena jika terus dibiaya oleh pihak swasta itu tidak sesuai dengan good government.

"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaan di kantor gubernur. Jadi ini bukan menghemat kalau cara seperti itu. Itu praktik yang tidak sesuai dengan good government," pungkas Anies.