Anies ingin Tim Gubernur memiliki SK pengangkatan

Anies ingin Tim Gubernur memiliki SK pengangkatan. Anies mengatakan pihaknya ingin setiap TGUPP memiliki SK pengangkatan. Rekrutmen TGUPP juga harus transparan. Hal ini berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan menambah alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mulai tahun anggaran 2018, alokasi dana akan bersumber dari APBD dan naik menjadi Rp 28,99 miliar.

Sebelum alokasi anggaran ditambah, Anies mengatakan pihaknya ingin setiap TGUPP memiliki SK pengangkatan. Rekrutmen TGUPP juga harus transparan. Hal ini berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tata kelola yang baik itu bukan sekadar mengenai sumber dana dari mana. Tetapi tupoksinya harus jelas. Jadi kita dengan menyusun TGUPP ini maka semua orang yang diangkat memiliki surat pengangkatan. Ada pengangkatannya," jelasnya di Balai Kota, Rabu (22/11).

Dengan adanya surat pengangkatan, tupoksi TGUPP menjadi jelas termasuk bagaimana pertanggungjawabannya. "Dengan cara seperti itu maka kita bisa mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim, sebuah gugus tugas maka bukan sekadar dari mana dananya tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak," jelasnya.

Anies pun membandingkan pola perekrutan pekerja di pemerintahan dengan mempekerjakan orang di rumah sendiri. "Kalau di rumah saya boleh ambil siapa saja bantu saya. Kenapa? Di rumah saya, saya sebagai kepala keluarga. Tetapi kalau di pemerintahan semuanya diangkat dengan surat keputusan, ada surat penugasan. Jadi yang menjadi kunci justru pada pengangkatannya," jelasnya.

Ia menegaskan yang terpenting saat ini bukan soal alokasi dana untuk TGUPP, tetapi membenahi pola perekrutan TGUPP. "Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Loh ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," lanjutnya.