Anies sepakat cara Ahok urai kemacetan dengan ERP
Meski menerapkan ERP, Pemerintah harus mempersiapkan alternatif bagi warga Jakarta agar beralih ke kendaraan umum massal. Sebab bila tak diberikan solusi menghadapi tagihan yang besar saat menggunakan kendaraan pribadi sama saja Pemerintah hanya memperkaya diri.
Kemacetan menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta. Kemacetan merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan di ibukota negara. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).
Rencana ini pun didukung cagub nomor urut tiga Anies Baswedan. Dalam hal ini, Anies setuju dengan rencana Pemprov DKI menerapkan sistem jalan berbayar untuk kendaraan roda empat demi mengatasi kemacetan di Jakarta.
-
Kapan Anies mengumukan kembali maju di Pilkada Jakarta? Sejauh ini, Anies baru mengantongi dukungan resmi dari PKB, partai yang mengusungnya di Pilpres bersama Muhaimin Iskandar. Setelah resmi mendapat dukungan, Anies akhirnya mengumukan Kembali maju Pilkada Jakarta. "Saya sampaikan bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/6).
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Anies dan Ridwan Kamil bisa maju di Pilkada Jakarta? Demi bisa maju di Pilkada Jakarta, Anies dan Ridwan Kamil harus mengumpulkan sebanyak 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Syarat tersebut sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU itu berbunyi: setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat.Di Jakarta jumlah kursi DPRD-nya sebanyak 106. Dengan begitu, partai yang hendak mendaftarkan kandidat perlu memiliki sekurang-kurangnya lebih dari 21 kursi.
"Pada akhirnya kita harus gerak ke sana tapi bertahap. Kita ke ERP pakai pajak tambahan dan lain-lain. Tapi ini harus fair (adil). (Diterapkan) ketika kendaraan umum masal sudah tersedia," kata Anies di Jakarta, Rabu (25/1).
Meski menerapkan ERP, Mantan rektor Universitas Pramadina ini menilai Pemerintah harus mempersiapkan alternatif bagi warga Jakarta agar beralih ke kendaraan umum massal. Sebab bila tak diberikan solusi menghadapi tagihan yang besar saat menggunakan kendaraan pribadi sama saja Pemerintah hanya memperkaya diri.
"Kalau belum tersedia alternatif transportasi masal justru seperti mengumpulkan uang, maka seperti punishment. Itu (ERP) dibuat supaya orang mau pindah karena jauh lebih murah menggunakan kendaraan umum," kata Anies.
"Tapi kalau dikenakan pajak (tinggi), maka seperti ngumpulin uang dari mereka. Tidak mengubah perilaku," sambung Anies.
Anies melanjutkan, ERP akan relevan jika disertai solusi alternatif. Namun masalah lainnya adalah sistem ERP diterapkan hanya di berbagai jalur utama bukan sampai mendekati lingkungan rumah warga.
"Kalau dintegrasikan Pemerintah akan mengatur untuk warga menggunakan kendaraan umum masal," ucap Anies.
Baca juga:
Anies-Sandi selesaikan macet dengan optimalisasi transportasi massal
Sistem Jalan Berbayar dinilai solusi terbaik urai macet di Jakarta
Ini penjelasan Sumarsono soal progres ERP