APBD-P DKI Diusulkan Rp63,23 Triliun, FITRA Nilai Target yang Terlalu Optimis
"Kalau saat ini ditetapkan di angka yang sama di tengah pandemi yang masih belum reda, dan waktunya efektif tinggal 1,5 bulan, saya rasa ini target yang terlalu optimis," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 naik jadi sebesar Rp63,23 triliun dari sebelumnya Rp60,6 triliun.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan jika Rp63,23 triliun adalah pendapatan, maka angka tersebut sangat tinggi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Kalau pendapatan, ini angkanya hampir sama dengan realisasi pendapatan DKI tahun 2019 yang mencapai Rp62,30 triliun, 83 persen dari target. Padahal saat itu belum pandemi. Kalau saat ini ditetapkan di angka yang sama di tengah pandemi yang masih belum reda, dan waktunya efektif tinggal 1,5 bulan, saya rasa ini target yang terlalu optimis," ucap Misbah, Jumat (30/10).
Dia mengamini, masih ada potensi-potensi yang bisa ditarik oleh Pemprov sebagai pos pendapatan. Namun, ia mengingatkan jika Pemprov memaksa untuk mengejar target pendapatan, hanya akan membebani warga DKI.
"Piutang PBB atau piutang kendaraan bermotor memang jadi peluang untuk dikejar, tapi kalau dipaksakan akan semakin membebani warga. Mestinya ada relaksasi juga dari PBB atau pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini," tuturnya.
"Di saat sebelum pandemi saja kemampuan Dinas Pendapatan DKI hanya di Rp62,30 triliun, apalagi di saat pandemi. Saya tidak yakin dinas pendapatan bisa berkinerja lebih baik."
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 naik jadi sebesar Rp63,23 triliun dari sebelumnya Rp60,6 triliun.
"Penyesuaian Rp63,23 triliun. Refocusing awal Rp47 triliun, kemudian dalam proses dilakukan, itu kan pas PSBB awal. Pas PSBB transisi, kita lihat ada pergerakan, ada potensi pajak yang bisa kita tingkatkan, bergeser ubah angka. Angkanya di Rp59 triliun. Keluar Pergub 100/2020, angkanya di Rp61,4 triliun sekian dan akhirnya jadi Rp63,23 triliun," kata anggota Banggar DPRD DKI Jakarta S Andyka, Kamis (29/10).
Dia menyebut, pada prosesnya juga ada perubahan dan penurunan cukup jauh dari APBD 2020 sebesar Rp87,92 triliun adalah akibat pandemi Covid-19.
Peningkatan dari usulan Pemprov DKI ini, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini, DPRD melihat bahwa masih ada potensi pendapatan, khususnya di sektor pajak.
"DPRD punya fungsi anggaran, kita gali potensi yang kira-kira tidak beratkan masyarakat, contoh pajak PBB. Saya sampaikan, dalam pajak bumi dan bangunan (PBB), piutang itu melebihi Rp5 triliun. SPPT Rp9,9 triliun yang dikeluarkan tahun ini, piutang yang belum ditagih Rp5 triliun," ujarnya.
Potensi pajak itulah yang bisa menaikkan anggaran di APBD-P 2020. Sehingga, total anggaran yang disetujui menjadi Rp63,23 triliun.
"Kami dalam rapat Banggar besar, masih bisa dilihat, masih bisa dinaikkan potensi Rp1,7 triliun. Pendapatan dari pajak jadi Rp32,5 triliun. Total belanja jadi Rp63,23 triliun," terang Andyka.
Angka itu, dia menambahkan, usulan kenaikan itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan bersama eksekutif. Andyka menyebut ada dua paripurna sebelum APBD-P digunakan.
"Senin (2/11) kita MoU, paripurna MoU, kemudian Selasa (3/11) paripurna penetapan," tutupnya.
Baca juga:
Banggar DPRD DKI Usulkan APBD Perubahan 2020 Naik Jadi Rp63,23 Triliun
Penyertaan Modal Daerah Paling Banyak Dipangkas di APBD-P DKI 2020
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Rapat APBD-P 2020 di Puncak Bogor
Pembahasan APBD-P DKI di Puncak Dinilai Rawan Anggaran Siluman
Anggota DPRD DKI Tanggapi Polemik Rapat APBD-P di Puncak: Terlalu Kaku
Wagub DKI Sebut Tak Semua Anggota DPRD Ikut Bahas APBD-P di Puncak