Bang Sani ngaku tak terima hadiah umrah & Alphard dari Perda Zonasi

"Saya minta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di KPK."

Selain Sanusi, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta disebut-sebut turut menerima hadiah dari pengembangan terkait pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Hadiah itu berupa, jalan-jalan ke Amerika Serikat, perjalanan umrah sampai mendapatkan Alphard.

Tapi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, tak merasa demikian. Dia ngaku tak terima apapun dalam pembahasan raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Kabar menyebut pria yang akrab disapa Bang Sani itu menerima hadiah berupa perjalanan umrah yang dilangsungkan akhir tahun 2015 lalu dan mobil Alphard.

"Enggak, saya enggak umrah akhir tahun. Saya pernah umrah tapi enggak akhir tahun. Tapi enggak ada kaitannya dengan dana dari sana (suap raperda Zonasi)," kata Sani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/4).

Dikatakannya, perjalanan umrah dilakukan sebulan lalu dengan dana pribadi. "Saya enggak pakai apapun dari luar, itu kan tabungan saya. Pakai dana pribadi tabungan. Saya enggak pakai dana dari luar," tegasnya.

Tak cuma ibadah umrah, Sani juga disebut-sebut menerima Alphard. Namun dia lagi-lagi membantah.

"Saya enggak menerima apapun. Apalagi diberitakan mobil Alphard. Mobilnya juga enggak ada," sambung dia.

Dia berharap semua pihak menyerahkan penanganan kasus ini ke KPK dan tak mengaitkan hal-hal lainnya dengan persoalan ini.

"Saya minta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak mendasar karena enggak jelas sumbernya, kemudian isu tidak mendasar. Sementara proses hukum kan sedang berjalan. Kita hormati aja," jelasnya.

Baca juga:
KPK cekal dua orang lagi terkait kasus pembahasan reklamasi
Imigrasi cegah 2 orang lagi terkait suap Raperda reklamasi Jakarta
Fadli: Kita dukung KPK bongkar kasus Sanusi, jangan tanggung
Ahok tahu Sanusi sudah lama kongkalikong dengan petinggi APL
Benarkah M Taufik pengusul angka 5 persen di Raperda zonasi?
Banyak masalah di balik perda zonasi, tapi Ahok ngotot reklamasi
Begini komentar Bupati soal reklamasi di Pantai Tangerang