Bantah Temuan BPK, Wagub DKI Tegaskan Pembelian Alkes Sesuai Harga Rujukan Kemenkes
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan harga pembelian alat rapid test Covid-19 berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ia pun memastikan tidak ada pemborosan atas belanja alat kesehatan (alkes) yang dilakukan Pemprov pada tahun anggaran 2020.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan harga pembelian alat rapid test Covid-19 berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ia pun memastikan tidak ada pemborosan atas belanja alat kesehatan (alkes) yang dilakukan Pemprov pada tahun anggaran 2020.
"Tidak ada pemborosan, semua harga yang dibeli oleh Pemprov sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan," ucap Riza, Senin (9/8) malam.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
Penegasan Riza tersebut sebagai bantahan adanya pemborosan anggaran oleh Pemprov DKI pada pembelian alat rapid test Covid-19 dan masker N95, berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil laporan keuangan DKI tahun anggaran 2020.
Untuk pengadaan alat rapid test Covid-19, BPK menilai terjadi pemborosan anggaran sebesar Rp1,19 miliar karena membeli alat tes di dua perusahaan dengan merek yang sama.
"Terdapat 2 penyedia jasa pengadaan rapid test Covid-19 dengan merek yang sama serta dengan waktu yang berdekatan namun dengan harga yang berbeda," demikian isi dari dokumen BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun 2020 yang dikutip pada Kamis (5/8).
Begitu pula dengan pengadaan masker N95, DKI disebut telah memboroskan anggaran Rp5,85 miliar karena membeli masker dengan spesifikasi yang sama dari dua perusahaan berbeda.
Baca juga:
Fitra Soroti Kelebihan Bayar Pemprov DKI Temuan BPK: Potensi Modus Baru Korupsi
Temuan BPK Banyak Kelebihan Bayar di DKI, DPRD Sentil Database ASN Pemprov Buruk!
DPD Diminta Tunda Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK
Inspektorat DKI Klaim Temuan BPK Hanya Perbaikan Administratif dan Sudah Selesai
Pemprov DKI Klaim Temuan BPK Soal KJP Plus Tidak Rugikan Keuangan Daerah
Dinkes DKI Klaim Tak Ada Kerugian Daerah dari Pengadaan Alat Rapid Test Temuan BPK
BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang & Jasa DKI TA 2020 Senilai Rp60 M
Soal Temuan BPK, Wagub Pastikan Proses Pengadaan & Lelang di DKI Mengikuti Peraturan