Bela Anies, Sekda DKI Sebut Pembahasan Anggaran Sama Seperti Era Sebelumnya
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menampik segala tudingan tidak adanya transparansi era kepemimpinan Anies Baswedan. Ia mengatakan, proses pembahasan anggaran saat ini sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menampik segala tudingan tidak adanya transparansi era kepemimpinan Anies Baswedan. Ia mengatakan, proses pembahasan anggaran saat ini sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.
"Jadi dituduh kalau kita sebagai tidak transparan, itu salah besar. Karena yang kita lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin," kata Saefullah, Jakarta, Kamis (7/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Dia juga menyikapi desakan sejumlah pihak agar Pemprov mengunggah usulan anggaran yang diajukan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sama dengan penjelasan sejumlah SKPD, anggaran akan diunggah setelah pembahasan KUA-PPAS selesai.
Pada Saatnya KUA-PPAS Dibuka
Saefullah menjelaskan, anggaran yang diunggah adalah anggaran yang telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Rancangan APBD (RAPBD) 2020. Cara seperti ini disebutnya sama dengan pemerintah sebelumnya.
"Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati kemudian SKPD melakukan input yang final, baru kita buka," tukasnya.
Saefullah tak menampik ada beberapa usulan mata anggaran yang menuai kontroversial. Namun, kata dia, sebelum polemik itu muncul ke publik Gubernur Anies Baswedan sudah dua kali mengingatkan seluruh SKPD tidak melakukan tindakan aneh dalam mengusulkan anggaran.
"Gubernur sudah 2 kali mengingatkan secara keras kepada SKPD untuk tidak berbuat aneh-aneh sebelum kejadian ini," tandasnya.
(mdk/rnd)