'Dana siluman APBD hasil kongkalikong DPRD dengan pengusaha hitam'
DPRD dinilai lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran.
Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat lima kritik terhadap DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD. Pertama, DPRD DKI telah mengabaikan amanat konstitusi dalam pembahasan APBD, seperti mengabaikan UUD 45 Pasal 23 ayat (1) karena lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan mengedepankan transparansi.
"Catatan kedua DPRD telah melakukan politisasi hak angket. Pertama dalam sejarah di Indonesia, pembahasan APBD berujung Hak Angket. Hak angket ini cenderung dipolitisasi karena tidak berdasarkan bukti kuat adanya pelanggaran pidana ataupun merugikan keuangan negara," kata Manager Advokasi FITRA Apung Widadi di kantornya, Jumat (6/3).
Hal ketiga yakni 'dana siluman' bukan aspirasi rakyat. Namun, diduga dana ini muncul dari kongkalikong politisi dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjalin. Analisa FITRA menemukan, dalam anggaran versi DPRD usulan program tidak menyebut sebagai bentuk aspirasi rakyat, tapi sebagian menyebut pengadaan.
"Buktinya usulan DPRD tanpa kode mata anggaran dan kode rekening," katanya.
"Hal yang keempat yakni DPRD lebih mengutamakan kelompok, bukan mengedepankan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin di mana DPRD tidak mengutamakan mediasi agar APBD segera disahkan, akan tetapi justru memperkeruh suasana dan mengeluarkan etika yang bertentangan dengan kode etik," imbuhnya.
Terakhir, DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran. Padahal dalam UU MD3 Pasal 317 huruf (c) mengatur tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
"Contohnya DPRD DKI justru tidak mengawasi dan mempermasalahkan anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI sebesar Rp 10 triliun," tandasnya.
Baca juga:
Ini video lengkap 1 jam Ahok ribut dengan DPRD dalam rapat mediasi
Menteri Yuddy dukung Ahok, minta komunikasi dengan DPRD diperbaiki
Dinilai bodohi rakyat, FITRA desak DPRD DKI cabut hak angket Ahok
Siapa benar soal APBD DKI versi Ahok vs DPRD, cek kawalapbd.org
Sudah cibir Ahok soal TKD, Menteri Yuddy senyum-senyum ke Balai Kota
Anggota DPRD dari PKS Tubagus Arif bantah maki Ahok 'anjing'
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa tanggapan Habiburokhman mengenai dukungan Ahok terhadap Ganjar? Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman menilai dukungan Ahok terhadap Ganjar terlalu kecil dan tidak mempengaruhi suara. "Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali," ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Apa yang ingin ditampilkan film tentang Ahok? Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana Ahok menjadi sosok yang kita kenal sekarang dan hubungannya dengan ayahnya, Kim Nam, seorang pengusaha tambang di Belitung Timur.
-
Di mana Ahok menghabiskan masa kecilnya? Masa kecil Ahok sendiri dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.