DKI klaim izin penambahan bangunan tumbuhkan ekonomi Jakarta
Namun, Edy mengingatkan tidak semua zona atau daerah dapat dilakukan pelampauan KLB.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima pengajuan perizinan pelampauan koefisien luas bangunan (KLB) dari 15 perusahaan. Dari pengajuan tersebut nilai kompensasi yang diperoleh DKI mencapai lebih dari Rp 4,4 triliun.
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Edy Junaedi mengatakan, melihat animo pemohon pelampauan KLB tersebut memberi peluang bagi tumbuhnya industri properti. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kemungkinan akan terjadi peningkatan pembangunan dan pendapatan daerah.
"Ini banyak lho, berarti ini peluang. Sekarang di tengah keterbatasan lahan, pasti vertikal building semakin diminati," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/5).
Dia menambahkan, adanya pembangunan proyek sebagai bentuk kompensasi akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi Jakarta.
"Gini Rasio DKI saat ini menempati ketiga, setelah Papua dan Yogyakarta. Sementara salah satu cara menurunkan Gini Rasio kan dengan pertumbuhan ekonomi, dan di sini lewat properti salah satunya," ujarnya.
Kemungkinan, kata dia, pengajuan pelampauan KLB semakin besar mengingat faktor perizinan di Jakarta saat ini sudah semakin mudah. Bila benar itu terjadi, sambungnya, maka gedung yang ditingkatkan KLB-nya semakin memiliki banyak space untuk bisa disewakan sehingga akan menjadikan peluang tersendiri.
"Bayangkan akan banyak perusahaan yang memiliki headquarter di sini, kita akan tetap dapat pajaknya. Lalu, belum lagi pada saat pengerjaan proyeknya, yang dipastikan butuhkan banyak tenaga kerja, bahan bangunan, teknologi, dan lain lain," terang Edy.
Walaupun begitu, Edy mengingatkan tidak semua zona atau daerah dapat dilakukan pelampauan KLB, maka ada beberapa pengajuan yang harus melewati sejumlah proses di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di putuskan di Rapim Gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
Baca juga:
DKI setujui izin 15 perusahaan soal kelebihan bangunan
Pemprov DKI akan bangun IPAL terintegrasi IPA di Rusunawa Muara Baru
Bangun rumah sakit kanker, Ahok tunggu dana dari pengembang
Kadis Kebersihan DKI sengaja manfaatkan facebook pamer kinerja
PPSU diwajibkan melek internet biar dapat nilai bagus dari Ahok
Djarot kaget gaji PTT Satpol PP di bawah UMP, beda dengan PPSU