DKI Sebut Anggaran Rp 12 M Tak Hanya Antivirus, Ada Microsoft Office dan Oracle
DKI Sebut Anggaran Rp 12 M Tak Hanya Antivirus, Ada Microsoft Office dan Oracle. Antivirus, lanjutnya, selalu diperbarui (upgrade) dan disewa setiap tahun. Sementara Microsoft Office pengadaannya tidak setiap tahun.
Anggaran antivirus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam dokumen KUA-PPAS RAPBD 2020 sebesar Rp 12 miliar mendapat banyak sorotan karena dinilai cukup besar. Menurut Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Nurrohman, anggaran Rp12 miliar bukan hanya untuk pengadaan antivirus saja tetapi untuk pengadaan tiga item.
"Terkait kegiatan ada tiga yang pertama antivirus, kedua Microsoft Office, dan database Oracle. Jadi server itu perlu untuk database, jadi bukan satu kegiatan untuk antivirus tetapi ada tiga," jelasnya, Rabu (9/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Antivirus, lanjutnya, selalu diperbarui (upgrade) dan disewa setiap tahun. Sementara Microsoft Office pengadaannya tidak setiap tahun.
Nurrohman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengikuti database pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri memakai Oracle dan diikuti semua daerah. Lisensi Oracle ini yang harus dibeli.
Dana yang harus dianggarkan untuk Oracle sekitar Rp 7,8 miliar. Dinas Dukcapil membutuhkan sekitar 9 core dan anggaran untuk satu core sekitar Rp 797 ribu.
Sementara untuk antivirus, Nurrohmat menyampaikan pihaknya rutin menganggarkan setiap tahun karena harus ada upgrade. Dalam setahun pihaknya menganggarkan Rp 384 juta untuk sewa anti virus. Sementara untuk pembelian perangkat lunak Microsoft Office 2016 dianggarkan Rp 4 miliar. Pembelian perangkat Microsoft Office ini untuk 276 kelurahan, 44 kecamatan, 6 suku dinas dan dinas.
"Bawaan dari PC yang 6 bulan, nanti kita belikan yang versi 2016," ujarnya.
(mdk/eko)