DPRD DKI Sahkan Perda RPJMD 2017-2022
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Selain RPJMD, empat Raperda lain juga disahkan DPRD yakni Perindustrian, Perpasaran, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Selain RPJMD, empat Raperda lain juga disahkan DPRD yakni Perindustrian, Perpasaran, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan Raperda RPJMD harus segera ditetapkan. Sebab, pada Pasal 264 Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan, RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Artinya Raperda itu harus disahkan sebelum 16 April.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
"Fokus penyusunan RPJMD yakni pembangunan kota, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya," katanya.
Sedangkan untuk Raperda lain, yakni Raperda perindustrian, menurut Merry sangat diperlukan sebagai payung hukum untuk mendirikan industri terutama industri kecil, menengah dan kreatif.
Selanjutnya, Raperda Perpasaran. Raperda ini dinilai DPRD perlu untuk mengatur terus menjamurnya swalayan dan minimarket.
"Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sama melakukan kegiatan perpasaran. Lalu mengatur perkembangan dan kemajuan perpasaran di DKI," kata Merry.
Dengan adanya Raperda tersebut, kata Merry, diharapkan eksistensi antara pasar tradisional dan modern bisa seimbang.
Untuk Raperda ketiga tentang perusahaan umum daerah Pasar Jaya, Raperda itu bertujuan untuk menyesuaikan bentuk hukum yang sebelumnya perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berterima kasih atas disahkannya Raperda RPJMD dan keempat raperda lain.
Dia berharap keempat raperda itu dapat membangun Jakarta yang berpusat kepada pembangunan ekonomi berkeadilan.
"Kami mengapresiasi dan terima kasih sekali kepada ketua, para wakil dan anggota DPRD yang telah bekerja dengan kerja keras dan tuntas menyelesaikan 4 raperda ini sudah disahkan jadi Perda," kata Sandi.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Serapan anggaran DKI masih rendah, Sandi tak mau dengar banyak alasan
Serapan APBD DKI rendah, Anies bilang masih lebih tinggi dibandingkan periode lalu
Serapan anggaran rendah, Sandiaga bentuk satgas khusus
Anies pede pendapatan daerah dari pajak kendaraan dan BBN melebihi target
PDIP DKI nilai Anies lepas tangan terkait pengunduran diri Dirut Dharma Jaya