DPRD tak takut tunjangan rumah dicoret Ahok
"Enggak masalah, itu usulan malah dari eksekutif," kata M Taufik.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berencana memotong gaji DPRD DKI Jakarta dengan memangkas tunjangan perumahan anggota dewan. Mendengar ancaman itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, M Taufik santai.
Taufik berdalih, anggaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima bukan usulan mereka. Sehingga tak masalah bila diberikan.
"Enggak masalah, itu usulan malah dari eksekutif. Kami dikasih opsi apakah akan naik 25 atau 20 persen. Dan ini bukan usulan kami," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/3).
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. Dia menjelaskan, usulan tersebut diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengimbangi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta yang bombastis.
"Itulah usulan mereka (eksekutif) untuk mengimbangi TKD mereka yang besar. Sekarang gaji kita tinggal 25 juta dari 30 juta setelah dipotong pajak," katanya.
"Saya enggak masalah juga kalau dipotong, lagian juga itu (tunjangan rumah) belum keluar," tambahnya.
Dia menjelaskan, sampai saat ini anggota dewan hanya menerima Rp 15 juta setiap bulan. Sedangkan anggaran tunjangan perumahan rencananya akan diberikan Rp 15 juta.
Prabowo mengatakan, kebijakan pemberian TKD yang dicanangkan Basuki atau akrab disapa Ahok sebenarnya timpang. Karena tugas dan tanggung jawab yang dimiliki legislatif dan eksekutif sama.
"Kami setara eselon 1 gaji 30 juta sedangkan Sekda 98 juta. Porsi tanggung jawab sama. Tapi yang jelas kami gak gajian aja tenang," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok menjelaskan, anggota DPRD DKI Jakarta memiliki gaji yang fantastis. Sehingga mereka terbiasa hidup mewah. Untuk itu akan dilakukan penghematan dengan memotong tunjangannya.
"Anggota DPRD itu gajinya gede-gede loh. Anggaran untuk rumah saja bisa mencapai Rp 30 juta. Makanya mau aku coret nanti. Enggak usah dikasih, kebiasaan hidup enak," tegas Ahok.
Baca juga:
Dalih jalankan UU, DPRD tegaskan Hak Angket bukan makzulkan Ahok
Dukungan warga DKI untuk Ahok terus mengalir
Urusi RAPBD, panitia hak angket tak pantas panggil istri Ahok
Kisruh makin panas, DPRD DKI ancam lengserkan Ahok lewat hak angket
PPP kubu Djan Faridz serahkan pemakzulan Ahok kepada Haji Lulung
Pegang bukti segepok, Ahok siap penjarakan anggota DPRD DKI
Ibu Tien aja gak pernah mimpin rapat
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.