Duet ATeMas nyatakan tantang Ahok di Pilgub DKI secara independen

Namun, keduanya menyatakan tak menolak kalau ada partai politik mau mengusung mereka.

Sepasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendeklarasikan diri. Duet Ahmad Taufik dan Mujtahid Hasyem memproklamirkan bakal maju melalui jalur mandiri (independen).

Deklarasi keduanya digelar di Lapangan Bulutangkis PB.SIAP, RT 13/RW 04 Jalan Petamburan, Gili-gili, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ahmad Taufik yang sempat ikut dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, beserta rekannya Mujtahid Hasyem (ATeMas) mengusung beberapa program.

Mereka berencana membangun puskesmas bermutu di Jakarta, serta sarana olahraga umum dan perpustakaan. Keduanya berniat meningkatkan standarisasi sekolah, membangun jalur pejalan kaki di kawasan Jakarta dan merapikan pemukiman, serta berencana membikin Jakarta bebas komersialisasi air. Menurut Ahmad dan Mujtahid, hal paling mendasar dalam program itu adalah membebaskan Jakarta dari belenggu konglomerat.

"Kami bergerak di luar sistem yang ada. Tidak punya keterkaitan dengan suatu sistem yang ada, yang takut dengan konglomerat. Kami bukan bagian dari itu," kata Mujtahid Hasyem dalam deklarasi, Minggu (13/3).

Dengan mengusung slogan 'Jakarta Melawan', pasangan Ahmad-Mujtahid mengklaim mereka tidak disokong para oportunis politik. "Insya Allah kami yang paling bersih. Kalian bisa cek track record kita," tambah Mujtahid.

Mereka optimis pada Juni mendatang bisa mengumpulkan dua juta Kartu Tanda Penduduk, sebagai tanda dukungan. Menurut keduanya, kebijakan selama ini dianggap mendukung kapitalisme dan warga Jakarta menginginkan perubahan.

"Kami saling menghormati. Rakyat jakarta yang menginginkan. Kami yakin didukung masyarakat. Mungkin bahkan lebih, tidak hanya dua juta. Bisa lebih dari itu," ucap Mujtahid.

Meski sudah mendeklarasikan diri maju secara independen, tetapi pasangan ini ternyata masih tertarik kalau ada partai politik mengusung mereka dalam pilgub mendatang. "Kami tidak antipartai. Jangan under estimate kami," ujar Mujtahid.

Menurut Mujtahid, gubernur seharusnya mengayomi warganya seperti ayah dengan anak. Gubernur seharusnya tidak membuat warganya sedih karena penggusuran.

"Kita berjanji hak-hak warga akan kita kembalikan. Bahwasanya hak tanah dirampas korporasi. Tanahnya akan kita perjuangkan baik itu berhasil atau tidak," imbuh Mujtahid.