Hemat, Pemprov DKI larang rapat di hotel dan hapus honor PNS

"Kita tidak lagi pakai honor-honor pada tiap kegiatan untuk tiap kegiatan, kecuali peserta narsum."

Pemprov DKI akan melaksanakan penghematan anggaran sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintahan-pemerintahan daerah. Menurut Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, penghematan dilakukan dengan cara menghapus pengeluaran rapat di hotel dan honor PNS.

"Hotel-hotel sudah gak boleh, honor-honor juga karena DKI akan gunakan tunjangan kerja dinas. Jadi, kita konsekuensi itu, kita tidak lagi pakai honor-honor pada tiap kegiatan untuk tiap kegiatan, kecuali peserta narsum. Tapi honor PNS sudah tidak boleh lagi," kata Saefullah di rumah dinas Ketua DPRD DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/11) malam.

Namun, kata Saefullah, pihaknya belum menghitung berapa besar penghematan yang didapat dari penghapusan sejumlah item pengeluaran tersebut.

"Akumulasinya belum dihitung, berapa efisiensi, kan harus ada estimasi juga kinerja dinas ini berapa," kata Saefullah.

Ditanya soal asumsi penghematan untuk tahun depan, Saefullah mengatakan, belum bisa memberikannya.

"Belum ada asumsi. Tapi perkiraan kita akan ada penghematan. Jadi tugas saya 2 hari besok akan ada penghematan yang tidak perlu. Lebihnya pada transportasi dan rusun," ujarnya.