IDI: Jangan Longgarkan PPKM di Jakarta
Karena menurut Zubairi, kendati angka positivity rate di DKI Jakarta sudah turun menjadi 25,7 persen dari sekitar 40 persen, tapi angka tersebut masih terbilang tinggi dan masih memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah
Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah ibu kota tersebut.
"Menurut saya, PPKM yang sekarang ini, mau yang Darurat atau level empat, atau apapun, jangan diperlonggar," ujar Zubairi saat dihubungi di Jakarta dilansir Antara, Jumat (23/7).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Karena menurut Zubairi, kendati angka positivity rate di DKI Jakarta sudah turun menjadi 25,7 persen dari sekitar 40 persen, tapi angka tersebut masih terbilang tinggi dan masih memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.
"Kata serius itu mengingat angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri juga cukup tinggi," ujar Zubairi.
Apalagi mengenai angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri itu, kata Zubairi, sempat datanya mencapai 1.152 orang. "Itu 'kan tinggi banget angkanya," tutur Zubairi.
Untuk itu, menurut Zubairi, pemerintah sudah tepat memperpanjang masa PPKM di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga tepat menambah tempat isolasi pasien COVID-19 dan fasilitas tabung oksigen di DKI Jakarta.
Langkah-langkah tersebut memang diperlukan dalam mengatasi pandemi di DKI Jakarta, yang sempat mengalami situasi darurat akibat terbatasnya kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19.
Hingga saat ini, menurut Zubairi, pemerintah sudah lebih baik dibanding beberapa waktu lalu dalam menangani persoalan COVID-19 di Jakarta tersebut.
Ia mengatakan data COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan penurunan angka positivity rate selama seminggu terakhir, dari sekitar 40 persen menjadi 25,7 persen, sejak adanya PPKM Darurat.
"Data (positivity rate turun dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan bahwa penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," ungkap Zubairi.
Ketua Satgas COVID-19 IDI itu pun memohon dengan sangat agar masyarakat DKI Jakarta tidak menggelar aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), agar tidak berisiko menimbulkan klaster baru.
"Jadi amat sangat mohon jangan demo (unjuk rasa), karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Zubairi.
Baca juga:
Blusukan ke Bekasi, Ridwan Kamil Minta Pejabat Daerah Turun Menyemangati Warga
Kopral Bagyo Bagikan Ratusan Telur dan Masker untuk Warga Terdampak PPKM
Wagub DKI Harap Tak Ada Demo untuk Mengurangi Penularan Covid-19
Malam Ini, Kapolri Instruksikan Kapolda-Kapolres se-Indonesia Patroli Skala Besar
Polisi Tangkap 4 Orang Bawa Senpi Saat Hendak Ikut Demo di Balai Kota Bandung
Bikin Macet Kolong Pasar Rebo, Demo Mahasiswa Tolak PPKM Dibubarkan Polisi