Ini cerita di balik ributnya Ahok dan DPRD saat mediasi

Suasana memanas saat Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menjelaskan adanya dugaan penyelewengan dana.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan keributan yang terjadi saat mediasi antara pemprov dan DPRD Jakarta di Kementerian Dalam Negeri saat membahas APBD DKI 2015. Suasana memanas saat Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menjelaskan adanya dugaan penyelewengan dana.

"Jadi waktu itu saya minta wali kota memberikan penjelasan pada peserta mediasi tentang prosedurnya, mengapa bisa masuk proyek yang bermasalah dalam APBD 2015," katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/3).

Ahok menuturkan, dia meminta Anas memberikan penjelasan apakah dana tambahan itu ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak.

"Saya cuma tanya ke wali kota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa? Awalnya, dia enggak mau berdiri. Lalu saya bilang: Kalau kamu enggak mau berdiri, berarti kamu terlibat, saya pecat kamu!" kata Ahok.

Ketika dia sudah marah, akhirnya wali kota Jakarta Barat berdiri. Tapi, lanjutnya, suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif dan akhirnya rapat ditutup.

"Ketika wali kota berdiri, dewan kayaknya panik dan marah-marah. Akhirnya, rapat dihentikan, lalu keamanan Kemendagri anjurkan saya lewat belakang," ujarnya.

Sebelumnya, mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD di Kemendagri berlangsung ricuh. Dari luar ruangan rapat sempat beberapa kali terdengar suara keributan dan kata makian.

"Jangan bohong Pak Gubernur!" teriak salah seorang di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menurut Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Selamat Nurdin, dalam ruangan tersebut, yang marah-marah adalah Basuki dengan alasan marahnya mantan Bupati Belitung Timur itu disebabkan oleh upayanya untuk mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.

"Sebenarnya, sudah mau ditutup dan mau ada 'closing statement' gubernur dan ketua dewan. Lalu, dia membicarakan UPS," ujarnya.

Sementara itu, pimpinan DPRD DKI seperti Prasetyo Edi Marsudi dan M Taufik enggan berkomentar perihal apa yang terjadi di dalam ruangan mediasi.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana langsung mengatakan mediasi buntu. "Deadlock!" cetusnya.