Ini ide Ahok buat berantas korupsi di Indonesia
Ahok mengaku punya cara untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di Indonesia. Apa itu?
Era Reformasi sudah berjalan selama 17 tahun, namun kasus korupsi tetap saja mewabah di Indonesia. Menghadapi masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku punya cara untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan membatasi transaksi tunai.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan pemberantasan korupsi dapat dengan menggunakan model transaksi non-tunai. Namun, perubahan ini pasti akan mendapatkan perlawanan dari oknum-oknum yang dirugikan.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya (untuk mengikis korupsi). Tapi nanti ada perlawanan dari koruptor-koruptor pasti keras itu," katanya usai meresmikan RPTRA Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5).
Dia menjelaskan, rencana pembatasan transaksi tunai tengah dilakukan di Pemprov DKI Jakarta. Harapannya jika memang ini berjalan, maka pemerintah pusat dapat mengimplementasikannya di seluruh Indonesia.
"Harusnya di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah 1 kali UMP. Nanti Presiden jika mau bisa pelan-pelan seperti itu saja. Bisa juga (pembatasan tarik uang kontan) diterapkan di cakupan nasional. Jadi semua harus transaksi melalui rekening bank," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, jika seluruh transaksi dilakukan melalui uang digital, maka rekap transaksi dapat terlacak. Tujuannya untuk mempermudah pemerintah mengawasi transaksi yang dianggap mencurigakan.
"Dengan pembatasan dan transaksi melalui rekening jadi dapat ketahuan siapa. Misalnya, kamu mau menyogok Rp 1 miliar nanti menarik uangnya bagaimana? Dicurigai nanti," tutup Ahok.
Baca juga:
Sistem pencairan KJP berubah, Disdik DKI lakukan sosialisasi ulang
Ini alasan Ahok pangkas dana KJP hingga Rp 600 miliar
Asyik, Jl Gandaria Selatan punya taman hijau tempat bermain anak
Korupsi Rp 1,4 miliar, pejabat Kemenhub ditahan Kejagung
Pemerasan dan pencucian uang, PNS Kemenhub ditahan Kejagung
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.