Ini jawaban Ahok soal naiknya angka kemiskinan di Jakarta

Menurut Ahok, BPS melakukan survei dengan menggunakan tolak ukur 2500 kalori perhari.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdalih atas data tersebut.

Ahok sebenarnya mengaku tak ragu atas hasil audit yang dilakukan oleh BPS. Hanya saja, ada perbedaan konsep pandangan cara melakukan survei yang dilakukan oleh BPS dengan survei yang diinginkannya.

"Bukan meragukan, konsep memandang yang berbeda. Makanya kami juga meminta BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda," kata Ahok di Balai kota Jakarta, Kamis (21/7).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, BPS melakukan survei dengan menggunakan tolak ukur 2500 kalori perhari. Siapa yang tinggal di Jakarta yang mampu mendapatkan kebutuhan 2500 kalori perhari maka dia dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan 2500 kalori, tiap harinya seseorang membutuhkan sekitar Rp 450 ribu.

"Berarti kalau kamu penghasilannya Rp 500 ribu, kamu sudah hidup di atas garis kemiskinan. Lalu apa itu yang disurvei, 70 persen itu kebutuhan hidup sembako. Nah kalau semua kebutuhan beras, cabai, macam-macam pada naik, pasti kebutuhannya itu nambah. Makanya orang Jakarta yang hidup miskin cuma 3 persen lebih," beber Ahok.

BPS, kata Ahok juga melakukan survei terhadap semua orang yang ada di Jakarta. Mulai dari yang ber-KTP DKI hingga mereka yang ada di pinggir jalan, rel kereta dan sebagainya. Padahal Ahok menginginkan hanya mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta.

"Makanya saya minta BPS waktu itu kita bayar dan memang enggak ada dana jadinya pakai dana hibah, makanya saya bayar. Saya mau memakai standar kehidupan layak, seperti survei UMP," ungkap Ahok.

Hasil survei itu menemukan angka Rp 2,5 juta per bulan untuk Kebutuhan Hidup Lajang (KHL) yang kini disebut KHC atau Kebutuhan Hidup Cukup.

"Jadi komponennya persis dengan KHL. Waktu itu kita lakukan, orang miskin di Jakarta naik berapa persen? Tapi ini asli KTP DKI loh yang disurvei, bukan pendatang. Makanya naik 17 persen," ungkap Ahok.

Lebih lanjut Ahok memaparkan, bagi yang telah berkeluarga namun salah satunya tidak bekerja angka itu dilipatgandakan.

"Berarti kalau dia punya pasangan suami istri tidak kerja berarti kalau kali dua, orang Jakarta hidup pas ini berapa? 34 persen. Kalau dia punya anak, punya orangtua, anak kita anggap bagi setengah, ini kira-kira orang Jakarta yang hidup pas-pasan, hampir 50 persen," sambung Ahok.

"Makanya kami mulai membuat program kesehatan. Menampung hampir 50 persen orang Jakarta. Karena orang kalau gaji pas-pasan enggak mampu beli BPJS mandiri. Makanya itu ada peserta yang iurannya kami bayar, itu kita bikin. Termasuk KJP kita naikkan, termasuk kita habis-habisan berjuang untuk menekan harga inflasi bahan pokok," sambungnya lagi.

Hasilnya pada tahun 2015 Pemprov DKI berhasil meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Harga beras hampir tidak begitu naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tetapi untuk harga daging, masih belum juga turun.

"Daging baru uji coba, masih naik. Cabai? Masih. Gula? Masih relatif naik. Nah ini yang mesti mikir, ayam telur sembilan bahan pokok ada minyak goreng," tuturnya.

Saat ini Ahok telah menugaskan Dharma Jaya, food station, dan Pasar Jaya untuk menekan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Sebab dia memperkirakan ada 70 persen dari inflasi yang menyebabkan garis kemiskinan akan bertambah.

"Jadi kami sudah tahu siapa. Jadi beda survei kami oleh BPS juga dengan yang dibuat standar sekarang beda. Kalau yang punya mereka, tapi kita gusur terus kan, ini orang datang enggak bisa sewa murah-murah nih, datanya enggak jelas. Kalau kami surveinya jelas. Angka kemiskinan survei kami lebih tinggi dari survei BPS yang 2.500. UGHh jauh lebih tinggi," terangnya.

"Kami bicara 17 persen angka kemiskinan, dia bicara 3 persen. Lalu kami, net untuk menahan jaring kemiskinan ini berapa? Kami kali dua, kira2 kaki dua setengah, 40an persen. Jadi kami yakin orang di Jakarta kalau 40 persen lebih itu ga mampu berobat.Kenapa kami paksakan BPKS masuk tenaga kerja? Nah itu solusinya," tutupnya.