Jokowi yakin BPK mampu awasi keuangan Pemprov DKI

BPK kini dapat melakukan audit Pemprov DKI dari Bank BUMN, BRI, BNI dan Mandiri.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yakin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mampu mengendalikan sistem pengawasan keuangan. Karena cara pengawasan keuangan secara online sudah dilakukan dalam sistem perbankan.

"Kalau bank yang 2.000 cabang bisa melakukan audit yang seperti kita lihat. Saya kira di bawah sistem BPK dapat melakukan itu," kata Jokowi usai BPK mengakses online seluruh transaksi kas Pemprov DKI Jakarta pada Bank BUMN, Jakarta, Rabu (16/4).

Mengenai sistem yang akan dibangun, Jokowi mengungkapkan sudah ada rencana yang mendalam. Jika semua berjalan lancar, diharapkan dapat mengurangi adanya penyimpangan anggaran yang diduga digunakan dinas-dinas.

"Sebuah awal baik, sistem sudah siap, matching, pelaksanaan kegiatan di DKI memonitor di BPK, sistem yang dibangun dalam rencanakan mempersempit yang menyimpang-menyimpang. Sistem yang baik pasti dipakai negara-negara transparan," ungkapnya.

Jokowi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyerahkan secara audit kepada BPK. "Kita sudah terbuka total. Tapi masalah transaksi, kita semua sudah berikan total kepada BPK Setiap hari dalam transaksinya," tutupnya.

Saat ini transaksi dapat diawasi tidak hanya melalui Bank DKI saja. Pertemuan kali ini tindak lanjut dari perjanjian sebelumnya. Sebab BPK kini dapat melakukan audit dari Bank BUMN, BRI, BNI dan Mandiri.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan BPK untuk mengawasi transaksi keuangan yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Pengawasan dilakukan melalui Bank DKI, yang menjadi bank transaksi di lingkungan Pemprov DKI.

Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, kerja sama ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Kerja sama ini untuk mengurangi pertemuan antara auditor BPK dengan Pemprov DKI.

"Karena seringnya pertemuan takut terjadi sesuatu. Gimana kurangi persinggungan. BPK coba langkah ini. Tidak perlu banyak pakai uang. Kami, 4 kali ketemu gubernur akhirnya sekarang terjadi non cash transaksi. Semua pihak terpaksa patuh karena ada yang awasi langsung," ujar dia dalam acara penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemprov DKI dan Bank DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/12).

Menurut Hadi, Pemprov DKI sudah memiliki data-data transaksi keuangan sendiri dan harus disambungkan dengan data-data yang dimiliki BPK sehingga meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi setiap waktu. "Sistem ini juga bermanfaat audit lebih cepat selesai," kata Hadi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sistem yang diterapkan BPK dan Pemprov DKI akan mengurangi dan meminimalisasi penyimpangan yang ada. Alasannya, setiap transaksi dalam APBD yang ada di Bank DKI akan terekam secara real time.

"Jadi setiap detik, menit bisa dicek baik melalui Pemprov DKI dan BPK," kata Jokowi.

Baca juga:
Megawati tunjuk Puan jadi ketua pemenangan Jokowi
Tunggu laporan Disdik, Jokowi putuskan tindakan tegas buat JIS
Jokowi: Mungkin cari-cari kesalahan saya, ngangkat tapi jatuhin
Ini alasan investor asing pro ke Jokowi
Usai jadi capres, Jokowi dinilai tidak fokus benahi Jakarta